BPKH dan Dishut Pantau IPPKH Tambang di Konut – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Konawe Utara

BPKH dan Dishut Pantau IPPKH Tambang di Konut

HELMIN TOSUKI/KENDARI POS
Tim supervisi BPKH melakukan pematokan tapal batas IPPKH salah satu perusahaan tambang di blok Boenaga.

KENDARIPOS.CO.ID — Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sultra melakukan supervisi pemasangan tapal batas izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) pada perusahaan di blok Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan (Laskep).Tim supervisi BPKH Kendari, Muh. Hadjrin Jayari menuturkan jika supervisi yang tengah dilakukan instansinya merupakan bagian dari upaya pengecekan secara langsung keberadaan IPPKH milik perusahaan.

“Di areal IPPKH milik PTP kita sudah melakukan pematokan 47 titik dengan luasan konsesi 97,28 hektare. Di sini kita lakukan pengecekan langsung jangan sampai bergeser dari izin yang ada,” ujarnya didampingi rekannya, Afredo Marcelino, akhir pekan lalu.
Dari hasil supervisi yang dilakukan, tim BPKH yang didampingi tim Dishut Provinsi menyebutkan jika posisi IPPKH milik PTP dianggap sudah sesuai dengan jalur izin yang dimiliki. Kalaupun bergeser, tetap berada dalam toleransi izin yang dimiliki.

“Kalaupun ada yang bergeser (patok) itu disebabkan karena tofografi tanah jurang. Tetapi itu masih dalam koordinatnya,” ujar Muh. Hadjrin Jayari. Dari hasil pemantauan tersebut, tim selanjutnya akan melaporkan ke Dirjen Planologi Kehutanan untuk melangkah pada tahap selanjutnya. Seperti tahapan inventarisasi tegakan yang menyangkut persoalan jenis tanaman (jenis kayu) yang ada dalam IPPKH hutan produksi terbatas (HPT). Termasuk berapa pajak yang akan dikenakan pada perusahaan terhadap jenis pohon yang ada dalam IPPKH.

“Jadi semua pohon itu ada pajaknya. Hitungan perkubikasi, semuanya akan dilihat berdasarkan jenis kayu. Sedangkan untuk permintaan tapal batas IPPKH perusahaan tambang baru PTP. Sebenarnya ada juga beberapa perusahaan tapi baru sementara mengusul,” ujarnya tanpa menyebutkan perusahaan dimaksud.

Di tempat yang sama, Humas PT Paramitha Persada Tama (PTP), Muh. Safriansyah mengatakan konsesi IUP milik PTP seluas 175 Ha, dengan rincian 97,28 hektar HPT, sedangkan sisanya adalah area penggunaan lain (APL).

“Pengusulan IPPKH sudah kami lakukan sejak tahun lalu dan baru ada 2017 ini. Kami akan mengikuti semua prosedur dan mekanisme yang ada. Mulai dari lingkungan sampai ketenagakerjaan dan masyarakat di sekitar,” ujarnya. (c/min)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top