PAW Komisioner KPU Bombana, KPU Sultra Konsultasi ke Pusat – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Politik

PAW Komisioner KPU Bombana, KPU Sultra Konsultasi ke Pusat

 KENDARIPOS.CO.ID — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memberhentikan tetap dua anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bombana terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU, Senin (28/8). Kedua komisioner tersebut adalah Anwar (Divisi Hukum KPU Bombana) dan Ashar (Divisi Teknis KPU Bombana). Menanggapi hal itu, KPU Sultra, terlebih dahulu akan melakukan konsultasi ke KPU RI.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah mengatakan, setelah diputuskan pemberhentian tersebut pihaknya diberikan waktu selama tujuh (kerja) hari setelah putusan, 28 Agustus 2017 sampai dengan 5 September 2017. Langkah pertama, dua anggota itu telah diberhentikan pada Selasa (29/8) kemarin. Sementara, untuk PAW pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU RI, apakah masih menggunakan standar jumlah UU 15 tahun 2015 masih lima komisioner dan apakah masih berlaku atau menggunakan standar Nomor 7 Tahun 2017 karena penyelenggara sudah dilakukan kompilasi dalam satu kitab UU Pemilu. Disebutkan, ketentuan 500 penduduk maka komisioner KPU nya berjumlah tiga orang. “Bombana tiga, apakah perlu menambah lagi atau tidak, karena UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara (lima komisioner KPU) sudah tidak berlaku lagi (dengan hadirnya UU Nomor 7 Tahun 2011),” katanya saat ditemui usai rapat koordinasi internal KPU Sultra, di Zahra Hotel, Selasa (29/8).

Jika berbicara jumlah pada konten angka dibawah 500 pemilih kata dia, maka semua daerah di Sultra akan mengalami pengurangan jumlah komisioner KPU. UU Nomor 15 Tahun 2011 dengan turunan Peraturan KPU juga lima komisioner. Jika ditetapkan menjadi lima atau tiga dalam UU yang baru maka pasti mengikut dengan UU yang baru, UU Nomor 7 tahun 2017. “Ya, pasti bertentangan kalau menggunakan UU yang lama. Jadi, untuk PAW kita masih minta petunjuk KPU RI. Apakah kita tetap proses penggantian (menambah) atau tetap tiga,” jelasnya.

Jika tetap dilakukan PAW, maka masih ada empat calon yang lolos sepuluh besar. Pasalnya, sebelumnya Ketua KPU juga diberhentikan tetap dan diganti tahun lalu. Saat ini juga dua diberhentikan, jadi total tiga. Keempat orang tersebut akan dipanggil sepanjang bersedia dan memenuhi syarat. “

Ia berharap, pelanggaran serupa tidak terjadi lagi dalam menghadapi Pilkada 2018, terutama yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat bawah. Olehnya, saat ini pihaknya sebagai pihak monitoring akan fokus melakukan bimbingan, supervisi, monitoring, pengendalian ditingkat level bawah nantinya. Hal itu untuk menghindari PPK dan PPK Desam Lamoare tidak mau berani kotak suara, belum lagi intrik-intirik paslon ditambah KPU tidak dapat mengendalikan hal tersebut. “Makanya, nanti (Pilkada 2018) bagi PPK dan PPS yang ketahuan membangkan sama seperti Bombana itu ngga usah dipakai lagi,” ujarnya.

Olehnya, lanjut dia, kita akan perkuat kendali PPK dan PPS. Pada perekrutan badan ad hoc nantinya jika ditemukan PPK dan PPS yang membangkang atau memiliki track record yang tidak baik, maka akan diberhentikan atau dihapus. Karena PPK dan PPS adalah ujung tombak penyelenggara. (wan/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top