Duit Parpol Makin Gemuk Tak Menjamin Bebas Korupsi – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Politik

Duit Parpol Makin Gemuk Tak Menjamin Bebas Korupsi

KENDARIPOS.CO.ID — Pundi-pundi keuangan partai politik (Parpol) bakal bertambah. Pemerintah setuju menaikkan dana parpol dari Rp 108 persuara sah menjadi Rp 1.000. Kendati dinilai wajar oleh sebagian kalangan, namun keputusan pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ini menuai banyak sorotan. Sebabnya, dengan menambah duit parpol berarti beban APBN/APBD makin besar.

Kalau regulasi itu resmi diterapkan dan juga berlaku di Sultra, maka sudah pasti duit parpol makin gemuk. Dari 10 parpol yang memiliki kursi di DPRD Sultra, Partai Amanat Nasional (PAN) bakal mengantongi duit paling banyak, yakni Rp 221.449.000,- (jumlah suara sah 221.499). Sedangkan dapat bagian paling sedikit adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Rp 55.993.000 (suara sah 55.993). Selebihnya lihat grafis. Hanya saja, ketentuan resminya tetap menunggu peraturan gubernur (Pergub) Sultra.

Pakar Komunikasi Politik Sultra, Dr. Muh Najib Husain menjelaskan, kenaikan dana parpol sarat kepentingan politis. Tujuannya untuk memuluskan memuluskan agenda politik di 2019. Pemerintah mencoba merangkul parpol untuk mendapatkan dukungan, dengan harapan Jokowi bisa terpilih lagi. “Kebijakan itu sangat politis dan pastinya membebani keuangan negara,” kata Najib Husain, kemarin.

Menurut dia, seharusnya menambah anggaran dana parpol belum perlu. Mestinya, pemerintah lebih menekankan pada aspek transparansi penggunaannya dulu, karena selama ini pertanggung jawabannya belum transparan. Bahkan, sejauh ini belum ada parpol yang berani membuka bagaimana keuangannya selama ini kepada publik. “Itu yang harus dijaga sebenarnya. Bagaimana mempertanggung jawabkan uang negara itu kepada publik,” jelasnya.

Fungsi partai juga belum berjalan maksimal. Baik fungsi budgeting (anggaran), legislasi (pembuatan UU) maupun pengawasan. Jika tak dilakukan transparasi penganggaran itu maka bakal menjadi bibit-bibit perilaku korupsi. “Pengkaderan juga tak maksimal. Makanya, sebesar apapun dana parpol dinaikkan, tak menjamin bebas korupsi,” terangnya.

Lebih jauh Najib menjelaskan, pemberian dana parpol memang diatur dalam undang-undang, kemudian di daerah ditindaklanjuti melalui peraturan gubernur (Pergub). Ini dilakukan supaya parpol hidup dan bisa melakukan pengkaderan untuk mendidik calon pemimpin bangsa. “Hanya masalahnya, fungsi itu tidak maksimal selama ini,” terangnya.

Pakar Politik Sultra, Prof. Eka Suaib mengatakan, memang ada tanggung jawab negara untuk membiayai parpol. Soal ada keputusan menaikkan dana parpol, menurutnya pasti sudah melalui kajian mendalam. Apalagi tujuannya adalah agar parpol tersebut berlembaga dengan baik guna merawat demokrasi. “Memang negara tidak bisa melepas kelembagaan partai. Karena fungsi-fungsi partai adalah tatanan strategis untuk sosialisasi, rekrutmen, pendidikan politik dan memperkuat sendi-sendi demokrasi,” jelasnya saat dihubungi via seluler, kemarin (29/8).

Namun demikian, ia berharap ada lembaga yang mengatur akan hal itu. Misalnya, anggaran tersebut sedianya dievaluasi setiap tahun. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan untuk mencegah terjadinya korupsi di tubuh parpol. Niat baik tersebut juga harus dibarengi dengan pengawasan dan kontroling agar efektivitas penggunaan dana publik maksimal. “Evaluasi itu harus kuat karena anggaran yang diberikan itu cukup besar dan ada pertanggung jawaban,” katanya.

Dosen UHO ini menambahkan, dana parpol merupakan hal yang penting. Menurutnya, dengan pembiayaan itu parpol tidak menjadi sumber masalah di dalam sistem demokrasi. Jika berjalan dengan baik, controling, efektivitas kerja dengan adanya instrumen atau alat ukur yang tepat maka perilaku politik tidak terjadi. “Jadi, memang harus ada instrumen dan control maksimal. Makanya, pemerintah harus menyediakan institusi pengawasannya,” harapnya. Tingginya angka dana tersebut, lanjut dia, tidak menjamin kader parpol tak melakukan korupsi. “Seharusnya, ada proses penguatan kelembagaan parpol, maksimalisasi penguatan pendidikan politik dengan harus diperdalam lebih jauh lagi oleh kader (supaya tidak korupsi),” imbuhnya. (b/wan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top