Dugaan SPPD Fiktif, Mantan Bendahara Dinkes Butur Diperiksa – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
UHO Cup Iklan Iklan 10 Iklan 23
Hukum & Kriminal

Dugaan SPPD Fiktif, Mantan Bendahara Dinkes Butur Diperiksa

KENDARIPOS.CO.ID — Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra masih mengusut dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Buton Utara (Butur) tahun 2012-2014. Penyidik intens memeriksa saksi-saksi yang pernah diminta keterangannya pada tahap penyelidikan. Selasa (29/8), giliran mantan bendahara Dinas Kesehatan Butur, Emis kembali diperiksa pada tahap penyidikan.

Perempuan yang pernah bertugas sebagai bendahara itu diperiksa karena dianggap tahu proses pencairan SPPD di Dinkes. Kala itu, Emis ikut mencairkan uang SPPD. Emis diperiksa sekira lima jam di ruang Subdit IV Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra. Perempuan itu terlihat tenang ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik.

Perkara dugaan SPPD fiktif kini sudah tahap penyidikan. Identifikasi awal, sekira 179 orang yang diduga menikmati duit SPPD fiktif tersebut. Ratusan orang itu bukan hanya dari kalangan eksekutif tetapi sebagian dari legislatif Butur. Kasubbid PID Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh membenarkan pemeriksaan Emis dalam kapasitas sebagai saksi. Kompol Dolfi menambahkan kasus ini sudah di tingkatkan ke tahap penyidikan. Meski belum satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. “Intinya ada pemeriksaan. Tentunya berkaitan dengan kasus ini. Penyidik masih masih bekerja,” ujar Kompol Dolfi Kumaseh, Selasa (29/8).

Sekadar mengingatkan, penyelidikan awal kasus ini dilakukan Polda Sultra pada awal November 2014. Indikasi awal, anggaran yang dikeluarkan melebihi pagu dan tidak sesuai dengan kegiatan. Penyidik menemukan beberapa kejanggalan. Diantaranya laporan perjalanan dinas dalam daerah dari Buranga ke Ereke. Padahal, laporan SPPD itu tidak harus terjadi, karena walaupun ibu kota berada di Buranga, namun para eksekutif berkantor di Ereke. Penyidik sudah memeriksa seluruh bendahara satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kepala bagian (Kabag) Hukum Setda Butur dan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Butur. (ade/c)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top