Ribuan Bangunan di Butur Belum Memiliki IMB – Hacked by TryDee
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Buton Utara

Ribuan Bangunan di Butur Belum Memiliki IMB

KENDARIPOS.CO.ID — Ribuan rumah dan gedung yang ada di Buton Utara (Butur) ternyata tak mangantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Kesadaran masyarakat setempat untuk mematuhi aturan dalam mendirikan bangunan, masih sangat rendah. Hal itulah menjadi pemicu utama banyaknya bangunan tanpa izin yang tersebar disemua kecamatan. Untuk menyelesaikan persoalan itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Butur kembali menyelenggarakan sosialisasi terkait syarat yang harus dipenuhi warga saat mendirikan bangunan. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala desa, lurah dan Camat Kulisusu serta masyarakat di Aula Dinas PU Butur, Senin (28/8).

Kepala Bidang Penataan Ruang PU Butur, Muhammad Alwally Djidin mengakui, kesadaran masyarakat mengurus izin mendirikan bangunan sangat rendah. Meski demikian, proses pemberian saksi tak bisa dilakukan. Sebab peraturan daerah yang mengatur penindakan terkait pembongkaran bangunan ilegal belum tuntas dibahas. Sehingga bangunan yang tak memiliki izin, belum dapat dieksekusi.

“Alasan pemilik bangunan tidak memiliki IMB sangat beragam. Belum punya waktu, hingga tidak tahu tata cara pembuatan karena minimnya sumber daya manusia,” ujar Muhammad Alwally Djidin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/8). Ia menjelaskan, yang mengantongi IMB di Butur baru 58 unit, jauh jika dibandingkan dengan jumlah bangunan yang telah didirikan.

Dengan banyaknya konstruksi ilegal, pemerintah harus mengintensifkan sosialisasi pada warga terkait syarat mendirikan bangunan. “Pemilik bangunan yang tak mengantongi IMB sudah diberikan peringatan. Regulasi terkait IMB diatur dalam undang-undag nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang serta diperkuat Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan IMB. Hanya saja peraturan daerah yang belum ditandatangani. Sejauh ini perda yang ada baru sebatas pungutan retribusi pengurusan izin mendirikan bangunan,” katanya. (c/had)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top