15 Daerah di Sultra Belum Punya Dewan Pengupahan – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Metro Kendari

15 Daerah di Sultra Belum Punya Dewan Pengupahan

Eryckson Ludji

KENDARIPOS.CO.ID — Keberadaan dewan pengupahan di kabupaten dan kota sangat penting. Dewan tersebut akan menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Dewan tersebut yang merumuskan upah minimum pekerja sekaligus berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan saran terkait pengupahan. Sayangnya, dari 17 kabupaten dan kota di Sultra, baru Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka yang membentuk dewan pengupahan.

Data tersebut diungkap pengurus Dewan Pengupahan Provinsi Sultra, Eryckson Ludji. Dia menyayangkan minimnya lembaga tersebut di daerah. Padahal hal tersebut dianggap penting untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di daerah masing-masing. Akibatnya, 15 daerah di Sultra dalam menetapkan UMK justru merujuk pada standar upah minimum provinsi (UMP). Padahal, UMK yang ditetapkan ditingkat kabupaten kota biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan UMP.

Eryckson Ludji yang juga pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sultra menilai dewan pengupahan ditingkat kabupaten kota belum dianggap penting oleh 15 kabupaten kota lainnya. “Alasan mereka belum membentuk dewan pengupahan di daerah karena terkendala alokasi anggaran. Sebab, harus punya sekretariat dan melakukan survey pasar dalam menetapkan UMK. Hal tersebut dilakukan sebagai pembanding terhadap laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang jadi dasar penetapan upah minimum,” ujar Eryckson Ludji, Senin (28/8).

Kata dia, Apindo Sultra akan terus berusaha agar kedepan dewan pengupahan terbentuk pada semua kabupaten kota. Daerah yang diprioritaskan pembentukan dewan pengupahan tersebut adalah Konawe, Konawe Selatan dan Buton. Ketiga daerah tersebut melakukan aktivitas pertambangan. “Kami berharap daerah-daerah pertambangan bisa membentuk dewan pengupahan, agar tenaga kerja di daerah itu mendapatkan upah yang sesuai. Apalagi, kita ketahui bersama setiap daerah memiliki pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang berbeda-beda,” jelas Eryckson Ludji.

Dia mengungkapkan, pekan depan pihaknya akan mengumumkan secara resmi penetapan kenaikan UMP. Pasalnya, saat ini sementara dalam proses survei pasar dengan menilai 60 komoditi. “Kami memperkirakan UMP akan mengalami kenaikan. Kita tunggu saja keputusan resmi kenaikan UMP,” tutupnya. (myu/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top