Kecewa Korupsi Dirjen Hubla, Presiden : Seluruh Pejabat Jangan Diulangi – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Nasional

Kecewa Korupsi Dirjen Hubla, Presiden : Seluruh Pejabat Jangan Diulangi

Presiden Jokowi

KENDARIPOS.CO.ID — Kasus dugaan korupsi yang kembali terbongkar di Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat marah Presiden Joko Widodo. Dia sangat kecewa. Apalagi, rasuah itu diduga masih berkaitan dengan program prioritas pemerintah, yakni pembangunan alur pelayaran untuk jalur tol laut. ”Ya sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Dan ini perlu saya ingatkan pada seluruh pejabat agar tidak mengulangi itu lagi,” kata Jokowi usai melihat pameran foto infrastruktur di lapangan silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta, sore Minggu (27/8).

Dia mengungkapkan kekecewaannya dengan nada tinggi. Tangan kanan Jokowi yang mengepal terlihat memukul-mukulkan ke tangan kiri yang terbuka sekitar enam kali. Mantan walikota Solo itu terlihat marah mengetahui Dirjen Hubla Antionius Tonny Budiono tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena gratifikasi proyek dan perizinan di Kemenhub.

Jokowi menuturkan perlu ada perbaikan sistem agar celah korupsi tidak ada lagi. Sebab, selama ini bukan satu dua orang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) atau yang terlibat korupsi. Tapi, sudah ratusan, bahkan ribuan orang yang telah masuk penjara karena korupsi. Bukan hanya yang diusut KPK, tapi juga oleh Tim Saber Pungli. ”Tapi ini juga terkait degan integritas, moralitas dari pejabat-pejabat kita. Sudah berapa sih yang ditangkap baik yang OTT oleh KPK maupun Saber pungli? Kan sudah bukan puluhan, sudah ratusan , bahkan ribuan , tapi ini orang kan,” tambah dia.

Terkait perbaikan sistem itu ada saran dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka menyebutkan perlu ada penguatan fungsi inspektorat atau pengawasan internal di kementerian dan lembaga. Sebab, fungsi tersebut lebih dekat dan tahu celah yang memungkinkan korupsi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berjanji akan mempelajari masukan tersebut. ”Kami lagi pelajari, kami akan lakukan penguatan (pengawasan internal, Red),” ujar Budi yang turut serta melihat pameran foto itu.

Disisi lain, KPK terus berupaya mengupas lapis demi lapis indikasi keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan gratifikasi Tonny Budiono. Mereka segera menyusun strategi pemeriksaan saksi dalam waktu dekat. Itu dilakukan agar bisa menelusuri pihak lain, terutama di internal Kemenhub, yang terindikasi menerima suap. ”Kami tentu sedang menelusuri pihak lain yang diduga terlibat,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin. Sejauh ini, KPK baru menetapkan 2 tersangka dalam kasus tersebut. Yakni, Tonny sebagai penerima gratifikasi dan komisaris PT Adhiguna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan. Keduanya ditangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (23/8) dan Kamis (24/8).

Informasi yang dihimpun, Tonny sempat mengaku mendapat gratifikasi bukan hanya dari PT AGK. Melainkan dari beberapa pihak lain yang diduga mendapat keuntungan dari proyek-proyek di Ditjen Hubla. Hal itu sangat mungkin terjadi mengingat barang bukti sejumlah uang dan benda-benda berharga yang diamakan dari Tonny bernilai lebih dari Rp 20 miliar.

Gratifikasi sebesar itu sangat mungkin diperoleh Tonny dari sejumlah pihak ketiga (rekanan) yang menggarap proyek-proyek perhubungan laut. Salah satunya pekerjaan pengerukan alur pelayaran di beberapa pelabuhan di tanah air yang mayoritas nilai kontraknya cukup fantastis. ”Informasi yang diberikan tentu akan ditelusuri ya, kalau itu diberikan kepada penyidik,” ujarnya.

Selain mengungkap pihak pemberi, KPK juga tengah menyiapkan strategi lain untuk mengetahui seberapa banyak gratifikasi yang didapat Tonny selama menjabat sebagai Dirjen Hubla atau jabatan lain di Kemenhub. Pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dimungkinkan diterapkan untuk membongkar dugaan tersebut. ”Indikasi awal yang kami dapatkan, pemberian itu diduga terkait dengan jabatannya dan berlawanan tugas dan kewajibannua, karena itu kami juga gunakan Pasal 12 B. Jadi selain pasal suap kami juga gunakan pasal gratifikasi di sana,” papar mantan aktivis ICW tersebut.

Penerapan pasal gratifikasi tersebut penting untuk mengembangkan kasus korupsi dan TPPU. Menurut Febri, hal itu menjadi pelajaran bagi semua aparatur pemerintah dan penyelenggara negara agar tidak gampang menerima sesuatu yang patut diduga menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam jabatan. ”Kalo dilaporkan ke KPK tentu ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun tersebut gugur. Dalam konteks ini, kami duga penerimaan (gratifikasi Tonny) sudah lewat dari 30 hari,” imbuhnya.

Sementara itu Kementerian Perhubungan akan memberikan dukungan kepada KPK untu mengaudit investigasi terhadap proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas. Bahkan menurut Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan, lembaganya mempersilahkan komisi anti rasuah itu untuk mengaudit proyek-proyek lainnya. ”Bentuk dukungan penuh Kemenhub kepada KPK adalah dengan menyiapkan data yang diperlukan,” kata Hengky.

Hengky membeberkan untuk pagu anggaran proyek pengerukan tahun 2017 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebesar Rp 320.605.130.400,00. ”Anggaran tersebut untuk melakukan pengerukan di sembilan lokasi pelabuhan,” bebernya.  Untuk pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas sediri pagunya sebesar Rp 47.690.680.000. Sementara itu nilai kontraknya Rp 45.179.770.000. ”Posisi saat ini realisasi keuangan dan fisik mencapai 100 persen,” imbuhnya.

Sementara itu Kabag Organiasasi dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan A.S Panjaitan mengatakan bahwa pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas tahun 2017 sudah selesai dikerjakan. Namun Ollan tidak berani memastikan apakah PT AGK akan mengikuti proses lelang proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau tidak. (lyn)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top