Polda Sultra Bidik 197 Orang yang Diduga Gunakan SPPD Fiktif di Butur – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Hukum & Kriminal

Polda Sultra Bidik 197 Orang yang Diduga Gunakan SPPD Fiktif di Butur

KENDARIPOS.CO.ID — Kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Kabupaten Buton Utara (Butur) 2012-2014 masih diusut Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra. Penyidik sudah mengantongi sejumlah nama yang ikut menikmati uang negara melalui SPPD yang diduga fiktif. Nama-nama tersebut tersebar di eksekutif dan legislatif Butur.

Penyidik mencatat ada seratusan nama yang diduga menikmati uang SPPD fiktif dalam rentang waktu tahun 2012-2014. “Ada oknum Wakil Ketua DPRD Butur yang menggunakan uang negara sebesar Rp 2,3 juta pada 2013,” ujar Kasubbid PID Humas Polda Sultra Kompol Dolfi Kumaseh, Jumat (25/8).

Kompol Dolfi merinci jumlah orang yang menggunakan uang negara, yakni pada tahun 2012 sekira 31 orang. Tahun 2013 berjumlah 68 orang dan pada tahun 2014 tercatat 80 orang. Totalnya mencapai 179 orang. “Tiap tahunnya kadang ada satu nama menggunakan dua kali anggaran,” terang Kompol Dolfi Kumaseh.

Sekadar mengingatkan, penyelidikan awal kasus ini dilakukan Polda Sultra pada awal November 2014. Indikasi awal, anggaran yang dikeluarkan melebihi pagu dan tidak sesuai dengan kegiatan. Penyidik menemukan beberapa kejanggalan. Diantaranya laporan perjalanan dinas dalam daerah dari Buranga ke Ereke. Padahal, laporan SPPD itu tidak harus terjadi, karena walaupun ibu kota berada di Buranga, namun para eksekutif berkantor di Ereke. Penyidik sudah memeriksa seluruh bendahara satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kepala bagian (Kabag) Hukum Setda Butur dan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Butur.

Sementara, hasil audit BPKP kerugian negara yang ditemukan adalah sebesar Rp 114.297.500. Kerugian negara lebih dari Rp 100 juta tersebut diperoleh dari hasil audit empat SKPD yakni Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur, ditemukan sekira Rp 93.902.500, Dinas Kesehatan sebesar Rp 12.460.000, Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) sebesar Rp 4.785.000, dan Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan sebesar Rp 3.150.000. (ade/c)

Dugaan SPPD Fiktif Butur Tahun 2012-2014

Tahun 2012 sekira 31 orang
Tahun 2013 sekira 68 orang
Tahun 2014 tercatat 80 orang

– Uang SPPD diduga dinikmati oknum eksekutif dan legislatif
– Tiap tahunnya, satu nama pakai dua kali anggaran
– Polda menyelidiki kasus ini sejak November 2014
– Indikasi awal, anggaran yang dikeluarkan melebihi pagu
– Selain itu, SPPD yang digunakan tidak sesuai dengan kegiatan
– Hasil audit BPKP, negara merugi sekira Rp 114.297.500
– BPKP mengaudit empat SKPD di Butur

Sumber : Polda Sultra dan Diolah dari Berbagai Sumber

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top