Sosialisasi di Kendari, KPK Minta Pejabat Rutin Laporkan Kekayaan – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Metro Kendari

Sosialisasi di Kendari, KPK Minta Pejabat Rutin Laporkan Kekayaan

KENDARIPOS.CO.ID — Salah satu permasalahan warga negara dalam statusnya sebagai pejabat publik atau pemerintahan adalah urusan laporan kekayaan. Banyak pejabat menemui kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk melaporkan data-data aset miliknya kepada negara. Bertolak dari hal tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar sosialisasi peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Peraturan KPK itu disosialisasikan kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan BUMD se-Provinsi Sultra, Rabu (23/8) di Grand Clarion Hotel.

Grouphead Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) KPK RI, Kunto Aryawan mengatakan, keluarnya peraturan KPK tersebut sebagai jawaban dari permasalahan dan keluhan para wajib lapor LHKPN sebelumnya. “Dalam aturan ini beberapa kerumitan yang biasa ditemukan pejabat dalam melaporkan harta kekayaan sudah dianulir. Kemudian dipermudah juga. Kini sudah bisa dilakukan secara online,” ujar Kunto Aryawan.

Untuk itu, tidak ada alasan lagi penyelenggara negara malas melaporkan harta kekayaannya. LHKPN harus rutin dilaporkan. LHKPN kata Kunto Aryawan adalah kewajiban penyelenggara negara sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmennya untuk menjalankan kewajiban dan tugasnya yang diamanatkan negara. Negara berhak mengetahui kekayaan pribadi warganya sebelum dan setelah menanggalkan jabatannya.

“Melalui sosialisasi ini tentu kami berharap memberikan pengetahuan kepada pejabat terutama BKD, Inspektorat serta Sekda seluruh kabupaten/kota di Sultra terkait pelaksanaan kewajiban LHKPN berdasarkan peraturan terbaru KPK ini,” papar Kunto Aryawan. Hal tersebut dibenarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sultra, Saleh Lasata. Dia mengaku jika dirinya juga mengalami kerumitan saat menyusun LHKPN saat menduduki jabatan sebagai wakil gubernur. “Saya juga telat sampai tiga bulan, karena rumit isi formulirnya. Misalnya ada kekayaan tanah, mesti cari lagi sertifikat dan lain-lain,” ungkapnya.

Olehnya itu, Saleh Lasata menyambut baik adanya sosialisasi peraturan KPK itu. Para pejabat di Sultra diingatkan untuk memahami esensi dari peraturan tersebut. Sebab selama ini banyak pejabat yang sering terlambat bahkan tidak sama sekali menyerahkan laporan kekayaannya. “Saya juga mendapat banyak pencerahan. Aturan terbaru ini memudahkan kita, tidak terlalu rumit. Dulu mesti konsultasi kiri kanan dulu kalau mau mengisi formulir LHKPN. Sekarang lebih sederhana lagi,” tambahnya.

Saleh Lasata menegaskan LHKPN itu bukan hanya kewajiban pejabat tetapi juga bisa sekaligus menjadi rambu-rambu bagi pejabat agar terhindar dari jeratan korupsi. “Kalau kita sadar berapa harta kita, Insya Allah terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum,” pungkasnya. (ely/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top