Semua Puskesmas di Butur Belum Terakreditasi – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
UHO Cup Iklan Iklan 10 Iklan 23
Buton Utara

Semua Puskesmas di Butur Belum Terakreditasi

HADRIAN INDRA MAPA/KENDARI POS
Salah seorang perawat di Puskesmas Kambowa saat memberikan pelayanan kesehatan pada warga.

KENDARIPOS.CO.ID — Sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Buton Utara (Butur) masih jauh dari kata layak. Hingga kini belum ada satu pun pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang terakreditasi. Bahkan  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menjadi sentra layanan kesehatan di otorita tersebut, baru sebatas mengantongi izin operasional. Keterbatasan sarana alat kesehatan dan tenaga medis menjadi pemicu utama hambatan memperoleh pengakuan dari tim indipenden yang dibentuk Kementerian Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Butur,  dr. Muh. Kasrul tak membantah, 10 Puskesmas yang tersebar pada seluruh kecamatan belum ada satu pun yang terakreditasi. Kendala yang di temukan di berbagai Puskesmas yaitu masih banyak gedung tak memenuhi standar dan fasilitas kurang memadai. Namun seiring berjalannya proses, pihaknya optimis semua tempat pelayanan kesehatan akan semakin membaik.

“Tahun ini dua Puskesmas diusulkan mengikuti proses akreditasi. Yakni Puskesmas Kulisusu dan Waode Buri,” ujar Muh Kasrul saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/8). Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Butur itu menambahkan, proses akreditas Puskesmas harus dilakukan secara bertahap. Ia menargetkan, tahun 2019 semua telah mengantongi pengakuan atas kelayakan  pelayanan kesehatan yang diberikan. Untuk mencapai itu semua, jumlah  paramedis harus memadai, peralatan kesehatan standar, pelayanan maksimal dan sistem administrasi baik.

“Puskesmas yang sudah terakreditasi tentu pendataan dan inventarisasinya lebih baik. Memiliki standar operasional, fasilitas alat kesehatan memadai dan mengantongi izin operasional,” terangnya.

Ia mengaku, banyaknya Puskemas yang belum terakreditasi tak hanya terjadi di Butur. Sebab pada beberapa daerah lain juga  banyak ditemukan pelayanan kesehatan masih jauh dari standar kelayakan. Kasrul berkomitmen, persoalan pelayanan kesehatan menjadi prioritas utamanya dalam menjalankan amanah sebagai kepala dinas. “Sejauh ini, RSUD Butur juga masih kekurangan dokter ahli berstatus pegawai negeri sipil. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga dokter, pemerintah berinisiatif menggandeng Universitas Hasanuddin Makassar sebagai mitra. Alumni kedokterannya direkrut dan digaji  pemerintah,” tandasnya. (c/had)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top