Sekolah Lima Hari, Tugas Guru Menumpuk – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Edukasi

Sekolah Lima Hari, Tugas Guru Menumpuk

Ilustrasi guru mengajar

KENDARIPOS.CO.ID — Kesempatan bertemu dengan jajaran Dewan Pertimbangan MUI Rabu (23/8), tidak disia-siakan Mendikbud Muhadjir Effendy. Di hadapan sejumlah pimpinan ormas Islam itu, dia menyampaikan segala hal soal lima hari sekolah (LHS). Termasuk nantinya tugas guru bakal makin banyak.

Dalam acara bertajuk rapat pleno Wantim MUI itu, Muhadjir didampingi Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad, Kepala Balitbang Totok Suprayitno, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter Arie Budhiman. Acara ini dipimpin langsung Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin. Muhadjir mengatakan akar kebijakan sekolah lima hari itu terkait dengan beban mengajar guru. Sebelumnya beban mengajar guru minimal 24 jam pelajaran/pekan. Karena banyak keluhan dari guru, diantaranya guru kesulitan mengejar beban minimal itu, akhirnya ketentuannya diubah. “Beban kerja guru menjadi delapan jam setiap hari dan lima hari dalam sepekan,” katanya.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan jangan dibayangkan guru harus berada di kelas atau di ruang guru selama delapan jam setiap hari. Tetapi banyak sekali kegiatan-kegiatan guru yang bisa dilakukan. Diantaranya adalah memantau kegiatan siswa. Baik itu kegiatan di dalam maupun di luar sekolah.

Muhadjir menegaskan ketika beban delapan jam itu sampai pukul 15.00, maka murid sampai saat itu masih menjadi kewenangan guru. Kalau ada murid ikut madrasah diniyah (madin), guru harus memastikannya. Kemudian kalau ikut ekstra atau kursus yang lain, guru juga harus ikut memantau. Bahkan kalau murid langsung pulang ke rumah, guru juga harus memastikannya. “Guru kok jadi lebih banyak tugasnya? Memang iya. Kan sudah terima tunjangan profesi guru,’’ katanya. Setiap tahun kucuran dana untuk TPG sangat besar. Tahun ini saja alokasi anggaran TPG mencapai Rp 56,7 triliun. “Sekarang giliran pemerintah menagih komitmen guru mendidik anak-anak,” tambahnya.

Dengan adanya kontrol dari para guru itu, nantinya siswa akan memiliki dua buku rapor. Pertama adalah rapot untuk hasil belajar akademik selama bersekolah. Buku rapor kedua adalah untuk catatan pribadi siswa. Baik itu catatan prilaku, kepemimpinan, sampai catatan ekstra kurikuler maupun kegiatan lain di luar sekolah.

Kedua catatan di dalam buku rapor itu harus dimasukkan ke dalam data pokok pendidikan (dapodik). Sehingga Kemendikbud memiliki rekam jejak pribadi seseorang mulai TK sampai lulus SMA atau SMK. ’’Nantinya perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut pegawai, bisa melihat catatan ini. Apakah seseorang pelamar itu pernah jadi pemimpin atau tidak,’’ tuturnya.

Muhadjir mengatakan sampai saat ini formula buku rapot kepribadian siswa itu masih dalam tahap kajian di Kemendikbud. Diharapkan tidak lama lagi rapor catatan kepribadian atau karakter siswa itu bisa diluncurkan. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi pada prinsipnya mendukung program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Kemendikbud. Apalagi itu tujuannya adalah untuk memperkuat karakter anak-anak. Namun terkait dengan penambahan tugas untuk guru, dia berharap PGRI dilibatkan dalam pembuatan teknis acuan kerjanya.

Unifah juga menjelaskan belum semua guru menerima TPG. Masih banyak guru honorer yang gajinya tidak sampai Rp 500 ribu setiap bulan. Nah untuk guru-guru yang belum menerima TPG, tetapi sudah mendapatkan beban kerja yang cukup berat, menurut Unifah bukan kebijakan yang baik.
Terkait dengan rencana terbitnya Perpres Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) belum ada perkembangan signfikan. Sejumlah opsi dimunculkan Kemendikbud dalam mengatur jam belajar siswa di sekolah. Opsi itu diharapkan bisa menjadi jalan tengah agar guru tetap mendapatkan jam kerja 40 jam. Salah satu opsinya adalah tetap mengakomodir sekolah enam hari dengan pengaturan tersendiri. Besar kemungkinan aturan itu tidak akan masuk ke dalam perpres Pendidikan Karakter yang akan terbit.

Kabar itu disampaikan Muhadjir usai mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana Merdeka kemarin (23/8). Dia menjelaskan, pada dasarnya ketentuan sekolah lima hari bersifat tidak wajib sebagaimana disampaikan presiden. Pihaknya mempersilakan bila ada sekolah yang mau menerapkan atau yang tidak ingin menerapkan. Untuk itu, dalam pengaturannya nanti ada jalan tengah. Bagi yang ingin menerapkan sekolah lima hari tentu jam kerja guru menjadi delapan jam perhari. Sehingga, dalam sepekan tetap memenuhi jam kerja 40 jam. ’’Nanti kalau yang menganut aliran enam hari (sekolah) ya beban guru diubah,’’ terangnya. Dalam arti, diatur sedemikian rupa supaya totalnya 40 jam kerja selama enam hari. (wan/byu)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top