Teluk Bone Rawan Konflik, DKP Kolut Registrasi Kapal Nelayan – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Kolaka Utara

Teluk Bone Rawan Konflik, DKP Kolut Registrasi Kapal Nelayan

MUHAMMAD RUSLI/KENDARI POS
Pembuatan nomor registrasi pada perahu maupun kapal nelayan untuk membedakan antara armada tangkap asal Kolut dengan kabupaten dari Sulsel.

KENDARIPOS.CO.ID — Wilayah laut Kolaka Utara (Kolut) yang membelah zona perairan Teluk Bone hingga 5.000 kilometer persegi merupakan kawasan dengan sumber daya ikan yang melimpah. Namun, di teluk yang menjadi batas bagi beberapa kabupaten dan dua provinsi, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) itu rawan memicu sengketa antara para nelayan.

Kabid Pengembangan, Penangkapan dan Pengelolaan Tempat Penangkaran Ikan (TPI) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kolut, Nasrullah Ahmad mengakui, telah terjadi beberapa kali insiden antara sesama nelayan dari Kolut, Siwa dan lainnya yang kadang bersitegang di tengah perairan karena persoalan wilayah tangkapan. “Sudah ada yang melapor ke kami. Ada yang pernah dilempari batu karena dianggap masuk wilayah tangkapan nelayan lain. Ini sangat rawan terjadi di teluk,” ungkapnya, Selasa (22/8).

Makanya, pihak DKP saat ini sudah melakukan registrasi dan penomoran lebih dari seratus unit perahu maupun kapal di lambung maupun sisi lainnya untuk mengidentifikasi perbedaan antara armada nelayan asal Kolut dengan kabupaten dari Sulsel. Penomoran itu hasil tindak lanjut para penanggung jawab lintas instansi di dua provinsi.

“Hanya saja saat akan dilakukan penandatanganan kesepahaman ketika Menteri Kelautan Susi Padjiastuti datang, masing-masing gubernur tidak hadir. AKhirnya tidak ada kelanjutan terkait persoalan ini,” ujarnya. Dari penelusuran mereka para nelayan kerap berlintasan di laut baik dari Kolut dengan Siwa, Palopo maupun Luwu Timur. DKP Kolut harus mengecat semua armada dari wilayahnya agar saat berada di laut mudah diidentifikasi.

“Saat ini masih ada seratusan perahu lagi yang belum dilabeli nomor-nomor khusus tersebut karena kehabisan anggaran. Tapi tahun 2018 nanti akan kita data ulang jika anggaran sudah siap. Saat ini (selasa(22/8)) saya sedang di Kendari untuk konsultasi ke Pemprov,” sambung Nasrullah Ahmad.

Rencananya ia ke DKP Sultra bertemu pimpinan sekaligus membicarakan terkait izin serta keberadaan kapal tangkap berkapasitas di bawah 10 GT yang kewenangan dan pengawasannya ditiadakan oleh pihak kabupaten. (rus)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top