Kejari Muna Sita Aset Terpidana Korupsi – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
UHO Cup Iklan Iklan 10 Iklan 23
Hukum & Kriminal

Kejari Muna Sita Aset Terpidana Korupsi

ADWIN BARAKATI / KENDARI POS
Tim Kejati Sultra, Kejari Muna dan pihak kelurahan menancapkan plang di atas aset milik Arifin di Kelurahan Watulondo, Puuwatu.

KENDARIPOS.CO.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna berupaya mengembalikan duit negara dari perkara korupsi. Mereka memburu aset terpidana dari kasus korupsi. Tak tanggung-tanggung, Kajari Muna Badrut Tamam SH memimpin tim tersebut dan sukses menyita aset Arifin, terpidana korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tahun 2010-2012 di Muna.

Kejari Muna menyita sebidang tanah dengan luas 9.746 meter persegi milik Arifin yang saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II A Kendari. Tanah yang disita terletak di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu, Kendari.

Sebelum penyitaan dilakukan, tim jaksa Kejari Muna yang juga Kasi Intel Kejari, Abdul Sofyan bersama tim dari Kejati Sultra berkoordinasi dengan pihak BPN Kota Kendari, Rutan Kelas II A Kendari dan pihak Kelurahan. Tim tersebut melakukan serangkaian perlengkapan administrasi.

Kejari Muna, Badrut Tamam SH mengatakan penyitaan dilakukan setelah adanya amar putusan kasasi bernomor 77 K/ PID SUS/2016 tertanggal 30 Maret dari Mahakamah Agung (MA) terhadap dua terpidana yakni Arifin dan La Ode Mbrita. Badrut Tamam menyebutkan penyitaan aset Arifin yang telah dijatuhkan hukuman dalam tingkat kasasi enam tahun penjara dengan uang pengganti sebesar Rp 313 juta subsider satu tahun penjara.

Sebelumnya Arifin divonis dua tahun tahun panjara, denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan pidana penjara pada pengadilan tingkat pertama. “Setelah penyitaan ini, maka kami akan melakukan pelelangan, agar uangnya dimasukan ke kas negara,” ungkap Badrut Tamam, jumat(18/8).

Menurut Badrut, aset terpidana lain, La Ode Mbrita yang terseret dalam kasus ini akan ditelusuri. Penyidik Kejari Muna masih melakukan penelusuran, apakah La Ode mbrita juga memikili aset. Sebab, berdasarkan amar putusan, La Ode Mbrita juga dibebankan uang pengganti kerugian negara.

Badrut Tamam menambahkan jika pihak yang terjerat kasus korupsi tak bisa membayar uang pengganti, maka dapat membayarnya dengan memberikan asetnya. ” Karena Arifin tak bisa membayar uang pengganti maka kami menyita aset yang bersangkutan,” tambah Badrut Tamam.

Untuk diketahui, kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Arifin, mantan kepala BPN Muna dan La Ode Mbrita, mantan Kepala Desa Lasunapa Kabupaten Muna, terjadi pada 2010-2012. Keduanya ditetapkan tersangka karena diduga kuat melakukan korupsi pada proyek PLTU. Modus operandinya adalah adanya ketidakwajaran biaya kompensasi pembebasan lahan di lokasi PLTU. Sebab, ternyata sebagaian besar adalah tanah negara bebas yang tidak terdapat hak milik di atasnya. Disamping itu pada kasus tersebut ditemukan indikasi pemotongan ganti rugi oleh oknum tertentu. Berdasarkan hitungan BPKP, negara dirugikan sebesar Rp 4 miliar lebih. Dalam kasus ini, La Ode Mbrita dihukum delapan tahun penjara pada tingkat kasasi dan diminta untuk mengganti duit negara sebesar Rp 1 miliar lebih. (ade/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top