Jadi Terpidana Korupsi, Jaksa Sita Tanah Mantan Kepala BPN Muna – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Hukum & Kriminal

Jadi Terpidana Korupsi, Jaksa Sita Tanah Mantan Kepala BPN Muna

Tim Kejari Muna memasang baliho bertuliskan tanah sitaan di Kelurahan Watulondo.

KENDARIPOS.CO.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muna menyita tanah milik Arifin, mantan Kepala BPN Muna yang saat ini masih menjalani hukuman di Rutan Kelas II A Kendari, akibat terlilit kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2010-2012 di Muna. Tanah tersebut seluas 9.746 meter persegi di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.

Kepala Kejari Muna, Badrut Tamam, mengatakan pihaknya melakukan penyitaan setelah adanya amar putusan kasasi dengan nomor :77 K/ PID SUS/2016 keluar pada 30 Maret lalu dari Mahakamah Agung (MA) terhadap dua terpidana kasus tersebut, yakni Arifin dan juga La Ode Mbrita. Badrut menyebutkan penyitaan baru dilakukan untuk aset Arifin yang telah dijatuhi hukuman dalam tingkat kasasi enam tahun penjara dengan uang pengganti sebesar Rp 313 juta subsider satu tahun penjara.”Setelah ini, kami akan melakukan pelelangan agar uangnya dimasukan ke kas negara,” bebernya usai memasang baliho bertulsikan tanah sitaan Kejaksaan di atas tanah milik Arifin, Rabu (16/8).

Menurut Badrut, tak hanya aset Arifin, aset La Ode Mbrita yang juga terseret dalam kasus ini akan ditelusuri. Saat ini, penyidik kejaksaan masih melakukan penyelidikan, apakah Mbrita juga memiki aset. Sebab, berdasarkan amar putusan, terpidana juga dibebankan uang pengganti duit kerugian negara yang totalnnya cukup besar .

Untuk diketahui, kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Arifin mantan kepala BPN Muna dan La Ode Mbrita, mantan Kepala Desa Lasunapa Kabupaten Muna, terjadi pada Tahun 2010-2012. Mereka ditetapkan sebagai tersangka, karena melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tahun 2010-2012 di Muna. Adapun modus operandinya adalah adanya ketidakwajaran biaya kompensasi pembebasan lahan di lokasi PLTU. Sebagian besar adalah tanah negara bebas yang tidak terdapat hak milik di atasnya. Disamping itu pada kasus tersebut ditemukan indikasi pemotongan ganti rugi oleh oknum tertentu. Berdasarkan hitungan BPKP, Negara dirugikan Rp 4 Miliar lebih.(ade)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top