PAD Butur Diapresiasi, WDP Jadi Sorotan – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Buton Utara

PAD Butur Diapresiasi, WDP Jadi Sorotan

Bupati Butur, Abu Hasan saat menyerahkan LKPD ke pimpinan DPRD, pekan lalu
HADRIAN/KENDARI POS

KENDARIPOS.CO.ID — Bupati Kabupaten Buton Utara, Abu Hasan akhirnya menyerahkan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016  ke DPRD untuk dibahas dan diparipurnakan. Penyerahan laporan pertanggungjawaban itu diterima langsungsung  Wakil Ketua DPRD Butur Sujono.

Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu membeberkan, realisasi  penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara gamblang kepada wakil rakyat di gedung parlemen daerah setempat, Jumat (11/8). Kendati demikian, Abu Hasan tak menampik pelaporan keuangan daerah masih mendapatkan predikat wajar dengan pengecualiaan (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Abu Hasan menuturkan, realisasi penggunaan anggaran belanja langsung dan tak langsung yang tersedia sebesar Rp 400 miliar lebih yang  terpakai sebanyak Rp 300 miliar lebih digunakan untuk program pembangunan. Untuk jumlah pendapatan asli  daerah tahun  lalu, ungkap Abu Hasan, sebenyak  Rp 12 miliar   dari target yang ditetepkan sebesar Rp 13 miliar.

“Jika dipresentasikan capaian PAD 95 persen. Namun, jumlahnya PAD Butur masih sangat kecil jika dibandingkan daerah lain,” ujar Abu Hasan saat membeberkan LKPD ke DPRD Butur. Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu menambahkan, capaian  pelaporan keuangan daerah masih berkutat dengan wajar dengan pengecualian itu disebabkan aset daerah masih banyak belum mengantongi sertifikat.

“Persoalam aset menjadi pemicu utama Butur masih meraih WDP seperti tahun sebelumnya. LKPD sebagai penyajian infoemasi tentang pencapaian dan penganggaran, penyelenggaraan, pelayanan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran,” terang Abu Hasan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Butur, Sujono menuturkan,  LKPD dilaporkan ke DPRD sebagai bentuk pertanggung jawaban paling lambat enam bulan sebelum  masa pelaporan anggaran berakhir. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, semua fraksi telah menyampaikan pandangannya terkait LKPD dan memutuskan menerima laporan pertanggung jawaban penggunaan APBD tahun  2016.

Kendati demikian, beberapa fraksi memberikan catatan terkait pelaporan keuangan daerah Butur yang masih belum bisa meraih wajar tanpa pengecualian (WTO). Bedahalnya , dengan pendapatan asil daerah (PAD) yang mencapai Rp 12 mendapatkan aperesiasi. “PAD diapresiasi. Fraksi-fraski masih menyayangkan Butur yang belum bisa meraih WTP, “ujar Sujono. (had)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top