2018, Transaksi Keuangan Daerah Harus Nontunai – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

2018, Transaksi Keuangan Daerah Harus Nontunai

KENDARIPOS.CO.ID — Mencegah potensi penyelewengan dan korupsi anggaran daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) minta pemerintah daerah (Pemda) tak lagi lakukan transaksi tunai. Untuk itu, sejumlah Sekertaris Daerah (Sekda) diundang ke Kemendagri untuk mendengarkan peralihan transaksional keuangan daerah ke nontunai.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Muna Barat, LM Husen Tali mengaku menyambut positif seruan pemerintah pusat terkait dengan transaksi nontunai. Menurutnya, akan banyak hal positif yang bisa diperoleh jika kebijakan tersebut diterapkan di daerah. “Cara ini (transaksi nontunai) mengajarkan secara langsung kepada Pemda dan masyarakat melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran,” kata Husen Tali, kepada Kendari Pos.

Kata dia, transaksi nontunai juga membuat pertanggung jawaban pembiayaan program pemerintah akan lebih mudah. Berbeda jika proses pengalokasian anggaran itu tunai, akan banyak bentuk administrasi yang harus dilengkapi sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pengeluaran anggaran pemerintah. “Kita mendukung wacana transaksi nontunai tersebut. Namun pusat juga harus melihat kesiapan infrasturuktur perbankan di daerah,” tuturnya.

Lanjut Husen, sebenarnya bukan hal baru lagi transaksi nontunai dalam dunia aparatur sipil negara (ASN). sebagai contoh, proses penggajian sesungguhnya juga sudah menggunakan metode transaksi nontunai, namun kini proses tersebut lebih rinci lagi, kini bahkan untuk pemungutan retribusi sebagai pemasukan pendapatan daerah diharapkan melalui sistem transaksi non tunai. “Kami sangat mendukung karena memiliki efek positif. Namun pemerintah juga harus melihat apakah infrasturktur perbankan siap ataiu tidak. Contoh seperti pajak nelayan, apakah saat sampai dermaga mereka akan bisa melakukan transfer ke bank atau tidak. Ini yang harus kita buatkan regulasinya sembari menunggu kesiapan infrastruktur perbankan,” jelasnya.

Prinsipnya, lanjut dia, Pemkab Mubar mendukung sepenuhnya namun dalam penerapannya akan bertahap. “Sembari kita siapkan pembangunan infrastrukturnya kita akan jalan seperti biasa,” katanya. Sekab Muna, Nurdin Pamone juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya apa yang dirumuskan oleh pemerintah pusat itu merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi penyelewengan pengelolaan keuangan daerah. “Ini juga untuk mengatasi pungli. Transaksi nontunai sesungguhnya bukan hal baru, karena proses penggajian para PNS juga melalui bank. Ini mungkin tahap lanjutan yang lebih mendetail lagi, dimana sampai kegiatan terkecil yang menggunakan anggaran pemerintah daerah itu harus melalui transaksi nontunai,” terangnya.

Dalam menjalankan program tersebut, pihaknya pun akan menggandeng perbankan. “Bank mana yang akan digandeng belum dapat saya sampaikan karena paska dari pertemuan ini, masih ada obrolan tingkat lanjut bersama kepala daerah,” ujarnya.

Sekjend Kemendagri Hadi Prabowo mengungkapkan kebijakan transaksi nontunai tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden. “Hal ini merupakan perintah presiden, di mana mengintruksikan untuk mencegah dan melakukan pemberantasan korupsi. Salah satu tindaklanjut itu adalah memerintahkan daerah untuk segera melakukan transaksi nontunai yang dimulai pada tahun 2018 mendatang,” tuturnya.

Dia menambahkan, dengan transaksi nontunai tersebut semua transaksi akan lewat sistem yang dipakai oleh perbankan sehingga tidak ada lagi hubugan dengan personal. Ia juga mengatakan nantinya, sistem ini akan langsung tercatat di kas daerah untuk menghindari adanya penyimpangan, penyalahgunaan dan tentunya untuk menekan angka korupsi. “Semua harus komitmen mendukung program ini. Jangan lagi ada yang kena kasus OTT. Perilaku individu inilah yang kadang-kadang tidak komitmen,” katanya. (b/yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top