OMG ! Ada Honor Pawang Hujan dalam APBD Sultra, Kepala BPKAD : Aneh dan Lucu – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Metro Kendari

OMG ! Ada Honor Pawang Hujan dalam APBD Sultra, Kepala BPKAD : Aneh dan Lucu

KENDARIPOS.CO.ID — Peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017 seluruh kabupaten kota memang sudah ditetapkan dan sudah dijalankan oleh Pemda masing-masing. Hanya saja, kabupaten masih memiliki kewajiban terhadap Pemprov sebagai tim evaluasi APBD yakni memperbaiki hasil temuan. Faktanya sampai saat ini beberapa kabupaten kota belum menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Sultra terhadap rancangan APBD 2017 lalu.

Hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2016 pasal 111 ayat 8 tentang evaluasi APBD oleh gubernur. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sultra, Hj. Isma mengatakan kesalahan yang cukup sering dilakukan dan tidak ditindaklanjuti dari tahun ke tahun menyangkut banyak hal. Misalnya, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, masih dibawah 20 persen, adanya anggaran yang tidak prioritas.

“Tapi paling aneh dan lucu itu kesalahan berulang soal nomenklatur. Ada yang tulis, honorarium pawang hujan, pengurangan anjing gila dan lain-lain. Sering kita tegur tapi tahun berikutnya muncul lagi nama kegiatan semacam itu. Kita juga kadang bingung kenapa ada catatan pengeluaran seperti itu,” ujar Hj. Isma, tanpa menyebut APBD daerah mana yang dimaksud.

Karena hal itu sudah menjadi amanat pemerintah pusat, maka seharusnya pemerintah kabupaten dan kota mulai lebih berhati-hati menyusun anggaran. “Jangan dikarang-karang kegiatannya. Baca itu peraturan menteri tentang pedoman penyusunan APBD 2018 supaya kita tidak capek lagi evaluasi,” tambah Hj.Isma.

Hal tersebut juga dibenarkan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Lukman Abunawas. Kata dia, saat dipelajari, perbandingan alokasi anggaran untuk belanja fisik dan belanja pegawai tidak seimbang. Biasa didominasi oleh belanja pegawai saja. “Minimal 50 berbanding 50. Di Sultra masih ada dua kabupaten yang APBD-nya jauh dari harapan. Namun secara khusus itu sudah diberikan teguran pada bupati bersangkutan,” ujarnya. Olehnya itu, hasil evaluasi Pemprov seharusnya menjadikan kesadaran bagi Pemda untuk menekan belanja pegawai.

Untuk diketahui, BPKAD merilis rekapitulasi hasil evaluasi APBD kabupaten dan kota tahun anggaran 2017. Temuan terbanyak terdapat di APBD Kolaka yakni mencapai 50 temuan dan dua catatan yang tak ditindaklanjuti. Temuan paling rendah ada di APBD Kota Baubau, yakni hanya 31 dan enam catatan yang tidak ditindalanjuti. (ely/c)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top