Program BSPS, 472 Rumah Warga Miskin di Kota Kendari Akan Direnovasi – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Metro Kendari

Program BSPS, 472 Rumah Warga Miskin di Kota Kendari Akan Direnovasi

KENDARIPOS.CO.ID — Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) menjadi berkah tersendiri bagi sebagian masyarakat Kota Kendari yang tidak mampu. Tahun 2017 ini, melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari Pemkot kembali merenovasi 472 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar diberbagai kelurahan.

Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari, Muhammad Saiful mengungkapkan Pemkot sudah sembilan kali diguyur bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) “Sejak 2008 dan minus 2011 saja, kita secara rutin dapat bantuan itu. Alhamdulilah tahun ini sebanyak 472 unit RTLH yang akan direnovasi,” ujar Muhammad Saiful, Kamis (10/8)

Saiful menambagkan program tersebut sudah memasuki tahap pengerjaan fisik. Ditargetkan akhir tahun sudah dapat dirampungkan secara menyeluruh. Untuk sebaran bantuan diantaranya terdapat di Kelurahan Puuwatu, Watulondo, Pondambea, Kadia dan Nambo. “Ini memang berdasarkan usulan kelurahan. Jadi kalau mereka gesit, pasti dapat bantuan dari kementerian,” kata Saiful.

Proses realisasi bantuan tersebut dilakukan melalui rekening penerima bantuan yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Besaran maksimal pun ditentukan oleh kementerian yakni Rp.15 juta per RTLH. “Untuk pencairannya, tidak dilakukan dengan tunai, tetapi dengan melibatkan toko bangunan. Jadi masyarakat hanya menerima bahan bangunan sesuai kebutuhan renovasi,” papar Saiful.

Dari hasil pendataan dinasnya, Saiful menyebut hampir 3.000 RTLH di kota ini yang diupayakan mendapat program BSPS tersebut. Hanya saja itu akan dilakukan secara bertahap, karena maksimal bantuan per tahun sebanyak 500 unit. “Jadi kurang lebih enam sampai tujuh tahun baru bisa terakomodir semua,” tukasnya.

Untuk transparansi, program ini diawasi langsung oleh kementerian terkait. Rumah penerima bantuan pun diseleksi ketat dengan standar yang sudah ditetapkan, misalnya, masyarakat berpenghasilan rendah, non PNS, TNI dan Polri. “Semua RTLH pun sudah terdata secara online di kementerian. Sehingga kalau kita memberi bantuan, dan tidak tertera secara online, maka akan dicancel,” pungkas Saiful. (m1/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top