Presiden : Tidak Ada Keharusan Full Day School – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Nasional

Presiden : Tidak Ada Keharusan Full Day School

Presiden RI, Joko Widodo

KENDARIPOS.CO.ID — Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara mengenai polemik sekolah lima hari atau yang popular dengan sebutan full day school. Usai bertemu para ulama di Istana Merdeka, Presiden meminta masyarakat agar tidak salah paham dengan kebijakan sekolah lima hari.

“Perlu saya tegaskan, bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah atau full day school,’’ ujar Jokowi. Sebab, dalam kondisi saat ini tidak semua sekolah bisa langsung menerapkan kebijakan tersebut. Ada sejumlah sekolah yang memang menyatakan siap, namun sebagian yang lain memang belum siap untuk menjalankan sekolah lima hari. Harus benar-benar dilihat bagaimana kondisi di lapangan.

Di sisi lain, Presiden juga mendukung bila ada sekolah sekolah yang siap menjalankan. “Jika ada sekolah yang memang sudah lama melakukan sekolah lima hari dan didukung masyarakat, ulama, maupun orang tua murid, ya silakan diteruskan,’’ lanjutnya. Peraturan hanya akan memperkuat saja apa yang sudah dilakukan.

Mengenai progres pembentukan aturannya, Presiden menyatakan belum bsia berbicara banyak. ’’Ya permendikbud ini nanti diganti dengan Perpres,’’ tambahnya. Sementara, untuk detail progresnya, dia mempersilakan publik bertanya kepada menteri terkait. Dampak lima hari sekolah (LHS) atau sekolah delapan jam sehari bukan omong kosong. Di sejumlah daerah, banyak madrasah diniyah (madin) kehilangan siswa. Pemerintah dituntut untuk segera keluarkan solusinya. Mualimin, pengelola Ponpes Al-Hikmah, Lampung, yang juga menyelenggarakan TPA mengatakan selama ini siswanya ada 20 orang. “Sepekan ini tidak ada satupun yang datang ke musola,” katanya saat ada pertemuan pengelola Madin di Bogor Kamis (10/8).

Ternyata setelah ditelusuri, SDN tempat anak itu sekolah, menerapkan sekolah lima hari. Menurut dia anak-anak pulang jam 15.00 dan tidak memungkinkan untuk bisa ikut TPA lagi. Padahal pendidikan TPA di tempatnya tidak hanya baca Alquran saja. Tetapi juga ada materi tajwid dan fiqih. Dia berharap TPA yang sudah jalan selama tiga tahun itu bisa aktif kembali melayani masyarakat.

Di tengah gelombang penolakan yang kuat dari pengeloka Madin, Kemenag ikut merespon. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki mengatakan, Kemendikbud sebaiknya menampung aspirasi masyarakat. “Penerapan lima hari sekokah tidak sesuai dengan karakteristik keragaman lembaga pendidikan di Indonesia,” jelasnya.

Dia menjelaskan ada tiga lembaga pendidikan keagamaan yang bersinggungan dengan kebijakan lima hari sekolah. Yaitu madrasah, madrasah diniyah, dan pesantren. Menurut Mastuki penyeelnggaraan ketiga lembaga pendidikan itu khas. Sebab mengutamakan pendidikan karakter. “Pelaksanaan lima hari sekolah bisa mengacaukan dan tumpang tindih dengan ketiga lembaga pendidikan keagamaan itu,” pungkasnya.

Pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) pengganti Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah juga diklaim belum melibatkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pembahasan Perpres itu muncul setelah ada suara penolakan keras yang digelorakan PBNU. “Belum (diajak bahas perpres, Red). Saya dengar dikit-dikit (draf Perpres),” ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj sebelum peluncuran Hari Santri 2017, tadi malam (10/8).

Dia menuturkan selama ini prinsip pendidikan karakter sudah diterapkan di pesantren-pesantren NU. Dia menilai pesantren memberikan efek paling nyata dalam penguatan karakter santri atau siswa pesantren. Said Aqil sendiri mengaku sudah bertemu dua kali dengan presiden, dan dnegan tegas menyampaikan penolakan.

“Karena kyai-kyai NU tidak ada yang mengajari berkhianat atau bohong, atau manipulasi, semua kyai pesantren itu pasti mengajari solid, akur, gotong royong, solidaritas, dan toleran. Nggak ada kyai ngajarin ngebom, anti pancasila, narkoba, atau tawuran nggak ada,” tegas KH Said.

Dia yakin pemerintah tidak akan mengeluarkan Perpres yang sama isinya dengan Permendikbud tentang hari sekolah. Bila ternyata Perpres itu berisi pengaturan lima hari sekolah sampai sore, PBNU akan menolaknya lagi. “Saya diundang oleh siapapun, kalau membahas sekolah lima hari, saya nggak akan datang. Bentuk penolakan (Perpres) ya kita nggak ikut acara itu,” kata dia.

KH Said menuturkan bahwa bila lima hari sekolah itu diterapkan bisa berdampak pada penggusuran nilai-nilai Islam nusantara. Mulai dari menghormati orang tua, guru, dan belajar doa sehari-hari. “Semua diajar di situ, saya juga belajar disitu,” tegas dia. (wan/tau/jun/byu)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top