DAU Pemprov Sultra Terpangkas Rp 38,9 Miliar – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Metro Kendari

DAU Pemprov Sultra Terpangkas Rp 38,9 Miliar

Hj Isma

KENDARIPOS.CO.ID — Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara terpaksa merombak kembali sebagian besar draf anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan. Pemerintah pusat baru saja memberi kabar buruk atas dana alokasi umum (DAU) tahun ini yang kembali mengalami pemangkasan. Sehingga mempengaruhi beberapa program kegiatan yang sudah diagendakan sebelumnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sultra, Hj. Isma menyebutkan pemangkasan DAU tahun ini sebesar Rp 38,9 miliar. Karenanya anggaran beberapa proyek infrastruktur harus dikurangi. Anggaran yang akan dikurangi adalah proyek yang belum melakukan pencairan. Anggarannya masih akan dirasionalisasi. “Yang lambat menyerap anggarannya, sudah ini risikonya harus dipotong,” ujar Hj. Isma saat rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian pembangunan semester satu di Phinisi Ball Room Grand Clarion Hotel, Kamis (10/8).

Mantan Kepala BPKAD Konawe Selatan itu menambahkan musibah terhadap keuangan daerah itu bukan hanya soal pemotongan DAU. Capaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini kurang maksimal karena penurunan pajak kendaraan di Sultra. “Hitungan sementara, APBD kita bisa berkurang hingga Rp 75 miliar,” ungkap Hj.Isma.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sultra, Saleh Lasata membenarkan adanya pemangkasan DAU itu. Kata dia, pemangkasan itu terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Meski begitu, Pemprov Sultra patut bersyukur karena angka yang dipangkas jauh lebih kecil dibanding tahun 2016 yakni lebih dari Rp. 200 miliar.

“Mau tidak mau kita harus berhitung ulang. Untungnya APBD-P belum kita serahkan. Sehingga hanya TAPD yang perlu memperhitungkan itu. Tetapi meskipun DAU itu termasuk gaji pegawai tetapi bukan itu yang dipotong. Hanya proyek infrastruktur. Soal proyek mana saja, nanti saya tanya dulu TAPD, karena mereka baru akan finalkan drafnya,” ujar Wakil Gubernur Sultra itu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Perwakilan Sultra, Ririn Qadariah mengungkapkan pemangkasan DAU itu tak bisa dihindarkan. Sebab sajak 2015, kondisi fiskal negara sangat berat. Untuk menyiasati itu, kementerian, lembaga dan daerah harus dipangkas dananya. Hal itu dilakukan karena target pendapatan negara tidak terpenuhi sehingga anggaran DAU ikut mengalami penurunan. “Tahun ini kebijakannya APBN Perubahan dipercepat, tanggal 27 Juli kemarin sudah ditetapkan, sehingga daerah bisa melakukan penyesuaian,” kata Ririn Qadariah.

Dia mengimbau kepala daerah agar tidak menganggap angka DAU setiap tahun itu adalah nilai final yang akan dikelola. Sehingga antisipasi atas kekurangan bisa dilakukan lebih awal. (ely/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top