Polres Konawe Amankan 54 Balok Tanpa Dokumen – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Hukum & Kriminal

Polres Konawe Amankan 54 Balok Tanpa Dokumen

Truk pengangkut kayu tanpa dokumen diamankan personel Polres Konawe. Sopir truk sudah dimintai keterangan namun belum menunjukkan dokumen asal usul kayu. Foto : HELSON MANDALA PUTRA / KENDARI POS

KENDARIPOS.CO.ID — Aksi penebangan liar kayu di kawasan hutan Konawe kembali marak. Polisi harus lebih ketat mengawasi truk yang kerap masuk hutan dan mengangkut kayu. Pengawasan itu sebagai upaya pencegahan ilegal logging. Baru-baru ini, personel Polsek Wawotobi kembali mengamankan satu unit truk bermuatan 54 batang balok jenis rimba campuran tanpa dokumen. Dugaan ilegal logging itu sudah dilimpahkan ke Polres Konawe.

Kapolres Konawe, AKBP Muh. Nur Akbar melalui Kasat Reskrim Iptu Ismail Pali menjelaskan Polsek Wawotobi melimpahkan dugaan ilegal logging itu ke Polres, sebab mereka belum mempunyai unit tindak pidana tertentu (Tipiter) untuk mengawal kasus tersebut. Nah, ketika diserahkan sopir truk tidak mengantongi surat ijin atas muatannya sebanyak 54 batang kayu maka dilakukan pemeriksaan dan menunjukan bukti kepemilikan kayu. “Sopirnya sudah ada juga, kini sedang dalam pemeriksaan,” ujar Iptu Ismail Pali, Rabu (9/8).

Truk pengangkut kayu itu diamankan dalam perjalanam dari Kecamatan Meluhu ke Kecamatan Wawotobi. Sopir truk tak mampu menunjukkan dokumen kayu saat dihentikan polisi yang sedang beroperasi sehingga harus amankan. “Sekarang marak pembalakan liar, jadi kita harus lebih ketat mengawasi truk angkutan kayu. Kalau ada yang mencurigakan atau tidak punya izin, ya wajib kita amankan lebih dulu,” ungkap Iptu Ismail Pali.

Setelah pemeriksaan itu, sopir atau pemilik kayu punya waktu beberapa hari untuk membuktikan kepemilikan kayu, sebelum ditangani lebih lanjut. “Kan ada waktu penanganan ilegal logging selama tiga hari untuk pembuktian asal usul. Nah, kalau kayu itu masuk dalam peta kawasan hutan, maka kita terapkan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kalau dari kebun masyarakat, kita limpahkan ke dinas kehutanan,” pungkas Iptu Ismail. (hel/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top