Dana Desa di Sultra Mulai Banyak Masalah, Kades Bingung, Negara Rugi – Kendari Pos –
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Dana Desa di Sultra Mulai Banyak Masalah, Kades Bingung, Negara Rugi

KENDARIPOS.CO.ID — Sebuah baliho berukuran 2X3 meter, dengan warna sangat mencolok, terpasang tegak, tepat di sudut jalan Desa Pohu Kecamatan Rante Angin, Kolaka Utara Gambarnya bukanlah wajah para kandidat calon kepala daerah yang tengah berebut simpati rakyat, tapi deretan angka-angka duit yang merinci rencana penggunaan dan penerimaan Dana Desa tahun 2017. Total yang tertera adalah hampir 800-an juta.

“Biar warga saya tahu, Dana Desa (DD) ini dipakai untuk apa saja. Supaya transparan,” kata Ansar, sang Kades. Hanya dengan cara ini, ia bisa secara terbuka bertanggungjawab terhadap publik. Tahun ini, anggaran DD itu ia fokuskan ke pengembangan infrastruktur, yang ia sebut alokasinya mencapai 60 persen dari duit negara itu. Kalau urusan laporan resminya, nanti akan dibuat dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

Hanya saja, lanjut dia, kendala soal pemanfaatan DD yang kerap membingungkannya menyangkut anggaran yang diperuntukkan pada item pemberdayaan saja karena terkadang meski sudah dianggarkan namun tidak bisa digunakan. “Yang pemberdayaan ini yang kalang kabut. Saya pikir ini banyak dialami kades lain. Sebaiknya ini dibahas bersama agar jelas, bagaimana itu pemberdayaan,” katanya.

Apa yang dilakukan Ansar, dengan memasang baliho berisi rincian anggaran DD itu memang mulai banyak dilakukan kepala desa di Sultra. Tapi bukan lepas dari masalah. Anggota DPRD Kolaka Utara, Ansar Ahosa mengatakan, publikasi lewat baliho itu tidak lantas bebas penyimpangan. “Kalau terkait transparansi sih oke, tapi apakah itu berarti sudah bebas penyelewengan. Belum tentu,” katanya.

Ketua Komisi I yang membidangi Pendidikan dan Pemerintahan ini menegaskan, yang harus digaris bawahi yakni kesesuaian LPJ dengan realisasi di lapangan. Menurut dia selama ini ada banyak temuan pihaknya dimana penggunaan DD tidak sesuai fakta lapangan dengan laporan. “Pihak Bawasda yang harus benar-benar mengawasi secara maksimal karena banyak yang tidak sesuai,” katanya mengingatkan.

Apa yang dikhawatirkan legislator dari Kolut itu bisa saja ada benarnya. Faktanya, kecurangan terhadap penggunaan DD ini sudah ditemukan di Konawe Kepulauan (Konkep). Laporan penggunaan dana desa di daerah itu tahun 2016 lalu ditemukan banyak masalah, bahkan bisa dipastikan ada dugaan kerugian negara. Pemeriksaan Inspektorat menunjukan demikian. “Modusnya, penggunaan dana antara laporan tidak sesuai dengan realitas lapangan,” kata Kepala Inspektorat Konkep, Mohammad Yakup kemarin.

1 of 4

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top