Cegah Penyelewengan Anggaran, Menteri Desa Minta Bantuan Polisi – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Nasional

Cegah Penyelewengan Anggaran, Menteri Desa Minta Bantuan Polisi

KENDARIPOS.CO.ID — Polri dan Kemendes berupaya menjalin kerjasama dalam pengawasan dana desa (DD). Sehingga, dana dari APBN itu bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Selain itu, potensi penyalahgunaannya juga bisa lebih cepat ditangani. Sebab, Polri memiliki jaringan yang besar dan tersebar hingga pelosok tanah air.

Hal itu disampaikan Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo kemarin (7/8). Dia sudah melapor kepada Presiden bahwa sejauh ini penggunaan DD terbilang efektif. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin ada oknum-oknum nakal yang mencoba menyelewengkan dana tersebut. ’’Saya akan menemui Kapolri. Kami minta dukungan Polri agar setiap laporan itu bisa ditindaklanjuti,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan.

Dia menuturkan, potensi penyelewengan DD masih tetap ada, namun dengan nilai yang umumnya kecil. Bisa jadi hanya Rp 10 atau 50 juta, sehingga bisa jadi tidak sebanding dengan biaya penanganan perkara. ’’Ongkos penanganannya mungkin lebih besar, namun kalau itu tidak ditangani, tidak ada efek jera,’’ lanjut politikus PKB itu.

Presiden, tutur Eko, sudah memberi instruksi bahwa kasus terkait DD harus ditangani tanpa kecuali. Diharapkan, tindakan tegas bisa menimbulkan efek detterent bagi aparat di desa lain yang punya keinginan serupa untuk menyelewengkan. Dari situ, setidaknya potensi penyelewenagn bisa berkurang.

Sejauh ini, tuturnya, penggunaan DD masih on the track bila pada 2015 penyerapannya hanya 82 persen, tahun lalu meningkat menjadi 97 persen. anggarannya pun meningkat dari Rp 20 triliun menjadi Rp 47 triliun untuk 74.754 desa. Sementara, tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun untuk 74.910 desa. Bila dipukul rata, maka setiap desa mendapat kucuran dana Rp 800 juta.

Sejak DD dikucurkan, lanjutnya, desa sudah membangun dan memperbaiki sekira 66 ribu km jalan. Selain itu, sudah dibuat pula unit-unit penahan longsor di desa-desa kawasan perbukitan. Belum lagi PAUD, sarana air bersih yang termasuk di dalamnya MCK, dan sejumlah pembangunan lain untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Karena itu, pihaknya berharap ke depan program kluster ekonomi yang menjadi bagian dari prokades (program unggulan kawasan pedesaan) bisa menjadi gerakan nasional. Sehingga, program itu makin populer dan warga desa termotivasi untuk membangun bersama-sama.
Dalam kluster ekonomi itu, desa-desa diminta fokus dalam mengonsep kegiatan ekonomi. misalnya mengembangkan desa menjadi kawasan ekonomi berbasis komoditas tertentu. Tujuan utama membangun kluster ekonomi adalah membuka akses pasar dan permodalan bagi warga desa. Diharapkan, perputaran uang dio desa bisa semakin besar sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa.

Di level kabupaten, pihaknya berharap ada komitmen dari pemda untuk menentukan komoditas unggulan yang akan dikembangkan. Dari situ, pemerintah bakal memberikan insentif di luar dana desa. Ketika skala produksinya makin besar, pemerintah tinggal mengundang pelaku usaha untuk berinvestasi. Sehingga, pekerjaan di desa tidak hanya sekadar komoditas semata, namun sudah bisa sampai industri hilir.

1 of 2

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top