Besaran Tunjangan Anggota DPRD Kota Kendari Tunggu Permendagri – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Metro Kendari

Besaran Tunjangan Anggota DPRD Kota Kendari Tunggu Permendagri

KENDARIPOS.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari belum membuat usulan besaran kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota. Dewan baru menuntaskan peraturan daerah (Perda) yang menjabarkan kenaikan tunjangan seperti diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Untuk pembahasan besaran kenaikan tunjangan, masih menunggu petunjuk peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). Regulasi menteri itu yang akan menentukan kemampuan keuangan Kota Kendari berada pada level mana, entah berkategori tinggi, sedang atau rendah. Kategorisasi itu sangat penting sebagai landasan untuk menentukan besaran kenaikan tunjangan.

PP Nomor 18 tahun 2017 itu mendasarkan kenaikkan tunjangan dewan merujuk pada pada kemampuan keuangan daerah. Khususnya pada item pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali, kategori sedang, paling banyak 5 (lima) kali dan kategori rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD. (Lihat grafis)

Jika merujuk pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 sebelumnya, tunjangan dewan dikalikan satu, dua dan tiga, yang berdasar pula pada kemampuan keuangan daerah dengan berpatokan pada jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk PAD sebesar Rp 200 hingga Rp 400 miliar, maka kategori keuangan sedang. Sementara kategori tinggi, diatas Rp 400 miliar, dan kategori rendah dibawah Rp 200 miliar.

Hal itu dijelaskan Sekretaris DPRD Kota Kendari, Asni Bonea, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/8) kemarin. Menurutnya, saat ini Kemendagri tengah menyusun peraturan mengenai pengelompokkan keuangan daerah. “Jadi kami masih tunggu Permendagri. Kabarnya Agustus ini sudah ada. Untuk saat ini, baru Perda-nya yang disahkan, yakni pada 27 Juli lalu,” ujar Asni Bonea, kemarin.

Nantinya, DPRD Kota Kendari akan mengusulkan kenaikan tunjangan yang meliputi tunjangan reses, tunjangan transportasi. “Regulasinya kami buat usulan besaran, lalu Pemkot akan mengkajinya lagi. Setelah itu baru disepakati,” ungkap Asni Bonea. Sementara itu, Sekretaris Kota Kendari, Alamsyah Lotunani membenarkan jika Permendagri memang belum ada. Kenaikan tersebut harus menyesuaikan kemampuan daerah. “Iya, (belum ada Permendagri-nya). Kenaikan itu memang sudah kehendak pemerintah pusat, dan daerah harus menindaklanjuti. Tetapi perihal berapa akan dinaikkan, harus disesuaikan dengan keuangan kita,” imbuh Ketua KONI Kota Kendari itu. (Alfin)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top