Pengelolaan Barang Daerah Belum Maksimal di Sultra – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Pengelolaan Barang Daerah Belum Maksimal di Sultra

Hj Isma

KENDARIPOS.CO.ID — Pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) kerap menjadi hambatan sebuah daerah untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahunannya. Olehnya itu, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah sesuai PP Nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Permendagri itulah yang disosialisasikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sultra kepada para pengelola barang dan aset milik daerah. Kepala BPKAD Sultra, Hj. Isma berharap dengan hadirnya peraturan tersebut mampu mengakomodir dinamika pengelolaan BMN/D. “Dan juga meminimalisir multitafsir atas pengelolaan BMN/D,” ujarnya saat sosialisasi, Kamis (3/8) di Hotel Plaza Inn.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sultra, Lukman Abunawas mengakui jika internal Pemprov belum maksimal dalam pengelolaan barang daerah. Sebagian besar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih berprinsip jika mereka adalah pengelola anggaran. “Padahal selain pengelola anggaran kita juga sekaligus pengguna. Karena kita pengguna maka seharusnya kita menjaga dan memelihara apa yang kita gunakan, karena barang itu dibeli dengan uang rakyat,” ujar Lukman Abunawas.

Bagi daerah yang belum meraih WTP hingga saat ini menurut Lukman, cukup tepat bila memahami poin-poin dalam Permendagri Nomor 19 itu. “Kalau mau (raih WTP) berarti manfaat sosialisasi ini harus dipetik dan dipahami,” ungkapnya. (ely/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top