Warga dan Kades Wapae di Muna Barat Saling Lapor – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Hukum & Kriminal

Warga dan Kades Wapae di Muna Barat Saling Lapor

KENDARIPOS.CO.ID — Penggunaan dana desa tahun 2015-2016 di Desa Wapae Jaya, Kecamatan Tiworo, Muna Barat tak luput dari pantauan Koordinator Forum Bersama Masyarakat (Forbesma) I Gede Anggadyana. Lembaga itu menduga ada indikasi penyalahgunaan dana desa dan melaporkan oknum Kepala Desa (Kades) Wapae Jaya, Nyoman Widana ke Polres Muna.

Tak terima diadukan ke polisi, Kades Wapae Jaya, Nyoman Widana melaporkan balik I Gede Anggadyana yang juga warga Desa Wapae Jaya dengan tuduhan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena tuduhan itu diunggah di media sosial (Medsos). Hal itu diungkapkan Rusman Malik, SH kuasa hukum Kades Wapae Jaya, Selasa (1/8). Menurutnya, tuduhan terhadap kliennya tidak berdasar. Sebab, proses administrasi sudah tertib. Indikatornya, dana desa tahun anggaran 2017 tidak mungkin anggaran cair apabila laporan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan realisasi lapangan.

“Sangat tidak berdasar karena apa yang mereka tuduhkan atau laporkan cenderung mengada-ada. Mereka tidak punya alat bukti dan data akurat karena pada dasarnya apa yang dikerjakan klien saya sudah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan (APBDes-P) tahun 2015 dan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) tahun 2015. Selain itu, sesuai dengan peraturan desa Nomor 2 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2016, RAB dan sesuai rencana kerja pemerintah desa (RKPD) 2016,” ujar Rusman Malik.

Rusman menambahkan atas tuduhan itu, kliennya keberatan dan akan laporkan balik ke Polres Muna dengan aduan pelanggaran ITE. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaskesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Termasuk pasal 310 (1) KUHP tentang pencemaran nama baik. Ancaman pidana penjara sembilan bulan

Rusman juga mempertanyakan legalitas Forbesma karena forum tersebut tidak masuk diantara salah satu ormas berbadan hukum sesuai UU Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. “Tidak berbadan hukum, sehingga kami anggap forum ini tidak mempuyai legalitas hukum untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran yang menimpa klien kami,” tutup Rusman.

Sementara itu, La Ode Almardan Momo, kuasa hukum I Gede Anggadyana mengatakan hak oknum kades jika ingin melakukan laporan ke polisi. “Tapi saya hanya ingatkan kepala desa agar berpikir dua kali karena yang laporkan dia adalah 109 kepala keluarga yang tergabung di Forbesma,” ujarnya. (yaf/c)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top