Badan Usaha Wajib Berikan Jaminan Kesehatan – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Ekonomi & Bisnis

Badan Usaha Wajib Berikan Jaminan Kesehatan

Wa Ode Sitti Febriani/Kendari Pos
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Dina Diana Permata, AAK., menyerahkan penghargaan kepada badan usaha yang paling banyak meng-cover karyawannya menjadi peserta JKN-KIS, pada Rabu (26/7) lalu di Grand Clarion Hotel Kendari.

KENDARIPOS.CO.ID — Memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan pada tenaga kerja adalah kewajiban badan usaha dan secara gamblang diatur dalam undang-undang. Mengingatkan kembali manajemen perusahaan untuk bergegas mendaftarkan entitas dan karyawannya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), pada hari hari Rabu (26/7) lalu, BPJS Kesehatan pun mengadakan Badan Usaha Gathering di Grand Clarion Hotel Kendari.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, dr. Dina Diana Permata, AAK., sejatinya program JKN-KIS mengusung prinsip gotong royong. Yakni, iuran dari peserta yang sehat membantu peserta yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu dan yang muda membantu yang tua. Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat dari seluruh masyarakat untuk menjadi peserta JKN-KIS sehingga prinsip gotong royong dapat terwujud dan program perlindungan kesehatan dapat berjalan dengan baik.

“Peran badan usaha sangat besar dalam memperkuat kegotongroyongan dalam program ini. Mengacu pada Perpres Nomor 111 Tahun 2013 pasal enam ayat tiga yang menyebutkan kewajiban pemberi kerja pada BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil paling lambat adalah 1 Januari 2015 dan untuk usaha mikro paling lambat 1 Januari 2016, sudah harus mendaftarkan tenaga kerjanya,” urai Dina.

Dalam kurun waktu hampir 4 tahun, program JKN-KIS telah diikuti lebih dari 177 juta masyarakat Indonesia dari berbagai segmen kepesertaan, mulai dari segmen penerima bantuan iuran, pegawai pemerintah beserta anggota keluarganya, pekerja pada segmen informal hingga pekerja penerima upah di BUMN dan badan usaha swasta yang didaftarkan oleh pemberi kerjanya.

“Berdasarkan data hingga tanggal 30 Juni, jumlah kepesertaan JKN-KIS Sultra sudah mencapai 1.689.511 jiwa atau 66,50 persen dari jumlah penduduk. Masih ada 33,50 persen penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Adapun badan usaha yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS di Sultra sebanyak 1.274 dengan jumlah peserta 55.213 jiwa,” ulasnya.

Adapun untuk wilayah kerja kantor cabang Kendari, badan usaha yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sebanyak 926 dengan jumlah peserta 45.572. Untuk wilayah kerja kantor cabang Baubau, jumlah badan usaha yang terdaftar sebagai peserta sebanyak 348 dengan 9.641 peserta.

Ia pun berharap, Badan Usaha Gathering bermanfaat bagi seluruh duta BPJS Kesehatan dan badan usaha, khususnya dalam memperkuat dan meningkatkan perlindungan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Pasalnya, pekerja yang sehat tentu akan lebih produktif dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan.

Sekretaris Kota Kendari, Alamsyah Lotunani berujar, jaminan pada segmen kesehatan adalah kewajiban pemerintah karena lebih jauh bakal menjamin mutu hidup masyarakat.”Kami dari pemerintah daerah senantiasa menyiapkan dana untuk Jamkesda. Dan kabar baiknya, ada penambahan kuota, maka dengan itu diharapkan bisa membantu mereka yang membutuhkan. Sehingga target universal coverage bisa tercapai,” ungkapnya.

Lanjut Alamsyah, sekira 72 persen masyarakat Kendari sudah tercover dan masih ada sekira 28 persen sisanya yang jadi PR bersama. Dan yang menjadi masalah, 10 persen pengusaha Kota Kendari masih belum mendaftarkan karyawannya, maka Badan Usaha Gathering diharapkan jadi motivasi. “Saya sendiri pernah menyaksikan salah satu karyawan honorer kami yang masuk rumah sakit dan belum menjadi peserta JKN-KIS. Mereka cukup terbebani dan ini jadi bumerang untuk kita semua,” katanya.

Ia pun melihat ada inovasi dari pihak BPJS Kesehatan. Sebagai dukungan, ia berjanji untuk ikut mendorong secara terus menerus target yang hendak dicapai BPJS Kesehatan. “Banyak pengusaha yang beralasan tidak ada dana untuk membayarkan premi. Nah kami akan membantu pengembangan usaha dari sisi kebijakan untuk mengatasi masalah ini,” tandasnya. (feb/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top