Tindaklanjuti Larangan PNS Terkait HTI, Plt Gubernur Sultra Siap Buat Perkada – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Tindaklanjuti Larangan PNS Terkait HTI, Plt Gubernur Sultra Siap Buat Perkada

Wagub SUltra, H. M. Saleh Lasata

KENDARIPOS.CO.ID — Plt Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata siap menindaklanjuti instruski pemerintah pusat terkait larangan pegawai negeri sipil (PNS) berafiliasi pada organisasi Hizbuh Tahrir Indonesia (HTI). Kalau memang diperlukan, dirinya siap membuat peraturan kepala daerah (Perkada). “Saya belum baca undang-undangnya. Namun, jika memang harus dibuatkan turunan dari Perppu menjadi Perkada maka kita akan buatkan, terkait larangan Ormas HTI di tubuh ASN,” kata Saleh Lasata saat ditemui usai menjenguk Nur Alam, kemarin.

Saleh Lasata mengaku belum mengetahui berapa pastinya jumlah PNS yang berafiliasi dengan HTI di Pemprov Sultra. “Ormas HTI sudah dibubarkan. Harusnya jangan ada lagi PNS terlibat,” harapnya. Dirinya menilai akan cukup sulit mendata abdi negara yang menganut paham HTI di Sultra. “Mungkin ada, tapi beberapa saja. Namun jumlah pasti PNS yang menganut paham HTI tersebut saya tidak tahu,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar pemerintah daerah bisa membangun basis ideologi negara hingga ke daerah terpencil. “Kalau ada PNS yang berseberangan dan tidak sepaham dengan ideologi negara atau mengembangkan idiologi selain Pancasila silahkan mundur,” kata Tjahjo melalui pesan selulernya, di Jakarta, Senin (24/7).

Tjahjo menghimbau kepada PNS untuk tetap memperkuat ideologi negara yakni Pancasila. “Kepala daerah juga harus ikut membangun basis kekuatan untuk memperkokoh ideologi Pancasila di seluruh daerah,” tuturnya. Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mencabut badan hukum HTI dengan menggunakan Peraturan Pemeritnah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU nomor 17/2013 tentang organisasi kemasyarakatan. (b/yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top