Serapan Dana Desa di Sultra Diklaim 60 Persen, Proses Pencairan di Tiga Kabupaten Lamban – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Serapan Dana Desa di Sultra Diklaim 60 Persen, Proses Pencairan di Tiga Kabupaten Lamban

H. Tasman Taewa

KENDARIPOS.CO.ID — Serapan dana desa (DD) yang totalnya senilai Rp 1,4 triliun untuk 1.917 desa di klaim Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMD) Sultra sudah mencapai 60 persen pada semester pertama 2017. Hanya saja, ada tiga kabupaten yang dinilai telat dalam proses pencairan, yakni Buton, Muna dan Buton Selatan (Busel). Alokasi anggaran yang diberikan untuk Sultra meningkat dibanding tahun 2016 lalu yang sekira Rp 1,2 triliun.

Kepala Dinas PMD Sultra, Tasman Taewa mengatakan serapan anggaran yang mencapai 60 persen tersebut merupakan dana desa yang dialokasikan dari kas negara ke kas kabupaten. Sementara serapan anggaran dari kas kabupaten ke kas desa tidak disebutkan secara pasti. Sebab alurnya dari kas negara tidak melalui provinsi, tapi langsung di kabupaten.

“Tugas kami ditingkat provinsi cuma menguatkan aparat desa untuk penggunaan dana desa secara benar dan transparan. Kita itu, membina aparat desa agar dapat menyelenggarakan pemerintahan desa, pengelolaan tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban. Kita tidak memiliki kewenangan ke desa karena itu wewenang bupati,” ujar Tasman Taewa, Jumat (21/7).

Tasman Taewa mengungkapkan tiga kabupaten yang lamban mencairkan dana desa karena laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya belum dirampungkan. Selain itu, lambatnya proses evaluasi APBDes. “Muna dan Busel mencairkan dana desa sebelum lebaran, sementara Buton baru melakukan proses pencairan,” ungkapnya.

Terkait peningkatan jumlah alokasi dana desa yang diberikan setiap tahunnya disesuaikan dengan perkembangan desa. Dimana dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian, dana desa yang digunakan harus tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

“Untuk memanfaatkan dana desa, mereka harus menyusun APBDes berdasarkan perencanaan desa yang dilampirkan rencana kerja pemerintah (RKP) desa. Setelah itu, APBDes akan dinilai oleh tim evaluasi tingkat kabupaten yang terdiri dari camat dan BPKAD kabupaten masing-masing,” jelas Tasman Taewa. (myu/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top