Wajib Pajak Posisi Sulit, Ditjen Pajak Terapkan Gijzeling Tiap Hari – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Nasional

Wajib Pajak Posisi Sulit, Ditjen Pajak Terapkan Gijzeling Tiap Hari

KENDARIPOS.CO.ID — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menargetkan setiap kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melakukan satu tindakan gijzeling (penyanderaan) setiap harinya kepada wajib pajaknya yang belum patuh. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menuturkan, hal itu dilakukan untuk mengejar target penambahan penerimaan pajak sebesar Rp 20 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

“Itu gijzeling, setiap KPP saya minta untuk penagihan yang sudah inkrah tapi belum bayar itu gijzeling, dalam rangka law enforcement,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (17/7). Seperti diketahui, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menyepakati target pajak turun Rp 30 triliun menjadi Rp 1.241,7 triliun tahun ini, dari sebelumnya Rp 1.271,7 triliun. Di awal usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017, target pajak dipatok turun lebih rendah yaitu Rp 50 triliun.

Dari kalkulasi tersebut, DJP harus menambah penerimaan sebesar Rp 20 triliun dari penerimaan pajak nonmigas. Ken optimistis target itu dapat tercapai. Terlebih dengan kebijakan penegakan hukum (law enforcement) untuk mencapai target tersebut. Dia melanjutkan, dalam melakukan penegakan hukum pihaknya akan bertindak sesuai dengan data yang ada dan tidak mencari-cari kesalahan. “Kami tidak akan melakukan pemeriksaan dengan data yang kongkrit bukan dari langit,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji mengatakan pihaknya tidak akan melakukan pemeriksaan bagi para wajib pajak yang telah mengikuti amnesti pajak. Namun, pemeriksaan bisa tetap dilakukan apabila dalam Surat Pelaporan Tahunan (SPT) 2016 ditemukan harta yang belum dilaporkan dalam amnesti pajak.

Dia merinci, hingga 7 Juli 2017, DJP telah mengantongi penerimaan sebesar Rp 28 triliun dari upaya pemeriksaan dan penagihan. Pihaknya memasang target bisa mengumpulkan Rp 59 triliun tahun ini dari upaya tersebut. Sementara untuk upaya penyanderaan, pada 2017 ini Ditjen Pajak memiliki target 66 wajib pajak. Adapun realisasi hingga saat ini sudah 46 wajib pajak yang disandera tahun ini.

Sejalan dengan hal itu, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil para ahli diantaranya mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, mantan Wakil Presiden Boediono, dan beberapa akademisi perpajakan lainnya untuk rapat dengar pendapat terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng saat memimpin rapat kerja dengan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI), kemarin. “Kami besok akan memanggil para ahli dan akademisi untuk rapat dengar pendapat rerkait AEoI ini,” ujarnya di tempat yang sama.

Mekeng menjelaskan, sepanjang pekan ini Komisi XI akan memanggil beberapa akademisi lainnya untuk mendengar berbagai pandangan terkait akses informasi perpajakan. Sebab, pada Senin (24/7) Komisi XI harus memutuskan Perppu tersebut untuk disetujui atau ditolak sebagai Undang-Undang. “Senin depan kami akan membuat keputusan apakah ini akan disetujui jadi UU atau ditolak. Karena ini materinya enggak bisa diubah lagi, kami hanya bisa setuju atau tolak,” katanya.

Seperti diketahui, pada 8 Mei 2017 pemerintah telah menerbitkan Perppu terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan turunan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah juga secara resmi telah menaikkan batasan minimal saldo rekening yang wajib dilaporkan lembaga keuangan ke DJP menjadi Rp 1 miliar, dari sebelumnya Rp 200 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi aturan tersebut dilakukan karena pemerintah mendengarkan keluhan dan reaksi dari masyarakat, khusunya pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) serta memberikan ketenangan bagi masyarakat. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari anggota DPR yang menanyakan mengapa pemerintah baru membuat Perppu keterbukaan informasi tahun ini. Ani menuturkan, selama setahun terakhir ini pihaknya masih mengurusi RAPBN 2018 dan APBN-P 2017. Selain itu, jadwal anggota DPR yang padat juga menjadi salah satu penyebab aturan tersebut molor untuk dilaksanakan.

“Saya jadi Menkeu 11 bulan ini, tentu banyak informasi detil yang harus saya kumpulkan untuk merespon tadi. Waktu disampaikan Ditjen Pajak pentingnya AEoI dan CRS waktu 2009 fokusnya offshore financial center. Kalau hitung-hitungan kami, semua tahu dalam 12 bulan ini fokus kami pada RAPBN 2017, APBN-P 2017, RAPBN 2018, tax amnesty, kami tidak ada konspirasi untuk menyampaikan Perppu di akhir, tapi kami sampaikan sampai Agustus harus ada legislasi primer itu,” katanya. (dee/jpg)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top