Muliati Saiman : Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Sulawesi Tenggara

Muliati Saiman : Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan

Muliati Saiman, Komite IV DPD RI

KENDARIPOS.CO.ID — Pemanfaatan dan pengawasan dana desa mendapat perhatian serius bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sultra, Muliati Saiman. Srikandi Sultra ini baru saja menghadiri rapat kerja pembahasan mekanisme dan pengelolaan dana desa. DPD dalam hal ini Komite IV duduk bersama tiga institusi terkait yakni Kementerian Desa Transmigrasi dan Pembangunan Desa Tertinggal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktort Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Pertemuan itu digelar ruang Rapat Komite IV DPD RI, Senin (17/7).

Menurut Muliati Saiman, dari laporan dana desa tahun 2016 yang dipaparkan oleh Kementerian Desa dan TPDT sudah cukup baik. Realisasinya sudah mencapai 94,49 persen. Hanya saja dia mengingatkan agar tata kelola dokumen dan kearsiapan pengelolaan dana desa itu harus segera diperbaiki. Pasalnya berdasarkan hasil audit kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementrian Desa mendapat rekor buruk yakni berada diurutan ke 32 dari 34 kementerian. “Pelaporan dana desa itu bukan hal yang biasa. Perlu berhati-hati karena ini uang negara,” ujar Muliati Saiman kepada koran ini saat dihubungi, kemarin.

Dana desa masih kata Muliati Saiman digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang disepakati dalam desa. Sehingga jika ada pelanggaran dalam pelaksanaannya maka perlu dilaporkan ke pihak berwenang. “Misalnya ada masyarakat Sultra yang desanya dirugikan karena pengelola tidak becus, laporkan. Bahkan bisa ke DPD nanti kami yang koordinasikan dengan kementerian desa. Makanya pengelolaan dana desa itu harus transparan karena semua pihak ikut mengawasi termasuk masyarakat itu sendiri,” ungkap Muliati Saiman.

Selain mengkritisi soal kearsipan itu, Muliati Saiman juga mengapresiasi lembaga itu sebab sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa. Dimana tugasnya untuk melacak masalah kemacetan dalam penyaluran dana, melakukan pengawasan, dan memberikan advokasi dan merespons aduan masyarakat. “Satgas ini baru terbentuk, dan kita harapkan bisa memberikan hasil lebih baik atas pengelolaan dana desa ditahun ini,” tandasnya. (ely/c)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top