Pemblokiran Telegram Bukan Hanya Terkait Terorisme, Tapi… – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

Pemblokiran Telegram Bukan Hanya Terkait Terorisme, Tapi…

ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Keputusan pemerintah memblokir Telegram bukan hanya terkait masalah terorisme dan radikalisme. Tapi, juga secara tidak langsung ancaman bagi penyedia aplikasi lain yang tidak patuh pada pemerintah bisa saja diblokir. Kepentingannya bukan hanya soal keamanan tapi juga keuntungan ekonomi. Ancaman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir situs-situs mengancam keamanan negara bukan isapan jempol semata. Telegram merasakannya sendiri Jumat (14/7) lalu.

Plt Kepala Biro Humas Kominfo Noor Iza mengatakan, proses pemblokiran tidak dilakukan serta merta. Mereka sudah menghubungi penyedia Telegram sejak Maret 2016. Sepanjang 2016 bukan hanya sekali Kominfo setidaknya empat kali mengirimkan email berisi permintaan untuk meningkatkan layanan keamanan. ”Kominfo tercatat telah mengirimkan notifikasi request melalui email sejumlah enam kali email. Yaitu pada 29 Maret 2016, 20 Mei 2016, 8 Juni 2016, 5 Oktober 2016, 8 Januari 2017 dan 11 Juli 2017. Email yang dikirimkan kepada Telegram juga tidak dibalas,” kata Noor Iza kepada Jawa Pos(Kendari Pos Group) Minggu (16/7).

Menteri Kominfo Rudiantara menyebut punya setumpuk bukti lembaran kalau telegram berisi konten propaganda radikalisme dan terorisme. Mulai dari cara buat bom, ajakan untuk masuk ISIS, hingga seruan-seruan untuk melakukan aksi terorisme. “Ada 500 hingga 700 halaman bukti. Puncaknya akhir-akhir ini makin banyak. Kan tidak bisa menunggu jadi lebih banyak lagi. Sudah cukup,” ujar Rudi saat perjalanan kunjungan kerja bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Padang, Sabtu (15/7).

Telegram menjadi pilihan para pelaku teror dan penyebar paham radikal karena dianggap lebih aman dan susah dilacak. Dalam websitenya, Telegram bahkan mengiming-imingi hadiah USD 200 ribu (sekitar Rp 2,6 miliar) bagi hacker yang berhasil menemukan celah keamanannya. Rudi menambahkan Kominfo punya data statistik sepanjang 2016-2017 hanya sekitar 50 persen permintaan untuk penghapusan konten radikal yang dipenuhi. Dia menyebutkan angka tersebut terlalu rendah.

”Kalau 90 persen make sense lah karena mereka mengatakan, kan kebanyakan di AS jadi harus lewat pengadilan dulu,” ujar pria yang pernah berkarir sebagai Komisaris Independen di PT Telekomunikasi Indonesia. Pada 14 Juli lalu pukul 11.00, Kominfo mengirimkan permintaan kepada para Penyelenggara Jasa Akses Internet untuk melakukan penutupan akses layanan Telegram Channel.

Setidaknya ada 11 domain name system (DNS) Telegram yang tak bisa diakses. Yakni Kesebelas DNS milik Telegram itu adalah t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.

Penutupan itu sekaligus juga menjadi peringatan bagi penyedia konten digital lain termasuk media sosial untuk memperbaiki sistem pelayanan keamanan. Rudi bahkan sudah memperingatkan Facebook dengan mengirimkan seorang pejabat ke kantor Facebook pada Juni lalu. Peringatan serupa untuk perbaikan sistem keamanan juga diserukan ke penyedia Youtube dan Twitter.

1 of 2

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top