Gaji Anggota DPRD Naik, Pemkab Konawe Utara Ajukan Raperda – Kendari Pos Online
Jalan Sehat

pariwara
Iklan Jalan Sehat Kenpos Iklan 10 Iklan 23
Konawe Utara

Gaji Anggota DPRD Naik, Pemkab Konawe Utara Ajukan Raperda

H. Martaya K. Supardi,
Sekretaris Kabupaten Konawe Utara.

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) masih mengkalkulasi besaran gaji anggota DPRD yang akan diterima nantinya. Hal itu setelah pemerintah pusat menandatangani peraturan pemerintah (PP) nomor18 tahun 2017 tentang hak administrasi keuangan unsur pimpinan dan anggota DPRD. Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konut, H. Martaya K. Supardi yang dihubungi Minggu (16/7) menjelaskan, Pemkab telah menyikapinya dengan mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pelaksanaan teknis gaji anggota DPRD.

“Kita sudah buat draf Raperda tentang itu (gaji anggota DPRD) dan telah masuk. Rencana besok (hari ini) akan diparipurnakan di DPRD untuk selanjutnya dibahas,” ujar mantan Kadis Kesehatan Konut itu. Terkait pemberlakuan gaji anggota DPRD berdasarkan PP 18 tahun 2017 tersebut, Martaya belum bisa memastikan. Entah pada perubahan anggaran atau baru dialokasikan pada tahun 2018 nanti.

“Kita lihat kondisi keuangan daerah. Apakah diberlakukan pada 2017 ini atau nanti tahun depan. Kemungkinan dilakukan rapelan bila tahun ini tak bisa dibayarkan. Makanya Pemkab akan menghitung berapa besarannya melalui Raperda yang diusulkan. Tetapi sekali lagi, semua tergantung kondisi keuangan daerah,” ujar Martaya. Secara teknis, besaran gaji yang akan diterima setiap anggota DPRD tak dijelaskan secara rinci.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Marthen Minggu menambahkan kenaikan gaji angggota DPRD akan diparipurnakan lebih dulu. Pasalnya, draf raperda kenaikan gaji DPRD sudah diajukan untuk dibahas. “Kita juga belum tahu itu, apakah direalisasikan tahun ini atau nanti berikutnya,” ujar mantan Kepala Inspektorat.

Menurut Marthen Minggu, bila Raperda kenaikan gaji anggota DPRD sudah ditetapkan menjadi Perda dan setujui, maka tanggung jawab Pemkab harus membayarkan. “Ini menjadi tanggungjawab untuk dibayarkan. Apalagi ini berlaku secara nasional,” tandas Marthen Minggu. (b/min)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top