Lima Satker di Sultra Bermasalah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Metro Kendari

Lima Satker di Sultra Bermasalah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah

KENDARIPOS.CO.ID — Kendatipun laporan keuangan instansi pemerintah atau unit akuntansi pembantu penggunaan anggaran wilayah (UAPPAW) sepanjang tahun 2016, menunjukkan kualitas yang baik dengan rata-rata nilai di atas 90, namun unsur ketepatan waktu dan beban kerjanya masih minim akibat keterlambatan memasukkan laporan keuangan.

Alhasil, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sultra mengimbau keras satuan kerja (satker) untuk lebih disiplin. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah mengevaluasi kinerja 33 satker di bawah naungannya pada saat bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga periode pertama dan pengelolaan barang milik negara (BMN), Kamis (13/7) lalu. Menurut Ririn, tak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan tentu akan sangat menghambat proses selanjutnya.

Ia menegaskan saat ini terdapat lima satker lingkup Sultra yang mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan. “BNN permasalahannya terkait hibah, transfer dan BMN, lalu BLKI terkait BMN, Polda juga problem BMN, sedangkan Kemenag masalah persediaan dan terakhir Bandara Haluoleo masalah transfer dan BMN,” bebernya.

Sebagai solusi, setiap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga telah menggelar bimbingan teknis serupa kepada seluruh satker. Ini semata untuk mengawal dan menjaga akurasi dan kualitas laporan keuangan satuan kerja sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Artinya, penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah dikantongi pemerintah pusat menggambarkan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (best practices) serta sesuai dengan ketentuan perundangan. Ini pun memberi informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. “Makanya semua satker sebagai unit terkecil, kita dorong untuk menjaga pencapaian yang sudah ada dengan pengelolaan laporan keuangan yang baik,” sambungnya.

Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat bakal semakin meningkat karena didukung alokasi anggaran yang tepat sasaran. Terutama karena didukung dengan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan uang rakyat, jujur dan transparan mempertanggung jawabkan uang yang dipakai. (feb/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top