BIN Sultra Sosialisasi Perppu Ormas – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Metro Kendari

BIN Sultra Sosialisasi Perppu Ormas

Kepala BIN Daerah Sultra, Brigjen Andi Sumangerukka (pegang mic) saat sosialisasi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
ADWIN BARAKATI / KENDARI POS

KENDARIPOS.CO.ID — Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) sudah ditetapkan.
Salah satu yang paling signifikan adala perubahan pada pasal 59. (Lihat grafis).

Setiap daerah diinstruksikan untuk menyosialisasikan Perppu tersebut agar masyarakat segera memahaminya. Badan Intelijen Nasional Daerah (Binda) Sultra menggelar sosialisasi yang dikemas dalam bentuk diskusi bersama tokoh agama, Kamis (13/7) malam lalu.

Kepala Binda Sultra, Brigjen Andi Sumangerukka mengatakan semua ormas mesti menghargai Perppu yang telah dicetuskan pemerintah. Perppu kata dia, dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk membantasi ormas yang masih memiliki konsep hirarki anti Pancasila ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misalnya ormas yang menggunakan lambang negara. Jika itu dianggap dapat membawa dampak yang jelek bagi negara, maka izin ormas akan dicabut. “Maka dengan adanya Perppu ini, masyarakat harus diberikan pemahaman,” ujar Brigjen Andi Sumangerukka.

Menurutnya, keberadaan ormas saat ini harus mendapat perhatian. Sebab, beberapa diantaranya masih ada yang menganut konsep yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kata Brigjen Andi Sumangerukka, soal ormas yang biasa mencoba melarang dan menghentikan aktivitas tempat tempat hiburan yang dianggap merusak. Penindakan itu tidak bisa dilakukan oleh sebuah ormas, tapi mesti aparat keamanan. “Di Perppu ini sudah diatur. Kami harapkan seluruh ormas yang ada di Sultra mau menaatinya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Antarumat Beragama Sultra, K.H Aan Anwar sangat apresiasi dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Perppu ini kata dia diwajibkan kepada sejumlah ormas. Meski masih adanya pihak yang kontra akan adanya Perppu yang dibuat, tapi ini menjadi tantangan pemerintah. “Pemerintah harus intens memberikan sosialisasi. Entah itu kepada masayarakat maupun ormas,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Nahdlatul Ulama Sultra H Muslim menambahkan agar sosialisasi Perppu itu harus melibatkan elemen masyarakat. “Masyarakat diberi penjelasan soal konsep dan aturannya. Ini juga demi mencegah radikalisme,” ujarnyanya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top