Uang Pangkal UHO Demi Kebaikan Kampus, Plt Rektor: Nilainya Disesuaikan Kemampuan Mahasiswa – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Uang Pangkal UHO Demi Kebaikan Kampus, Plt Rektor: Nilainya Disesuaikan Kemampuan Mahasiswa

Prof. Supriadi Rustad

KENDARIPOS.CO.ID — Penarikan uang pangkal dari calon mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di Universitas Halu Oleo (UHO) jadi polemik, bahkan ada aksi protes. Padahal, kebijakan itu ditempuh guna kebaikan kampus terbesar di Sultra tersebut yang selama ini postur anggarannya tidak sebanding dengan ukuran kampus, jumlah dosen, dan mahasiswa yang ada.

“(Polemik) ini jadi bukti bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham tujuan utama diberlakukannya kebijakan baru penarikan uang pangkal masuk UHO ini,” kata Plt. Rektor UHO, Prof. Supriadi Rustad pada hari Kamis (13/7). Sejatinya, kata Supriadi, postur anggaran UHO tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya tidak sebanding alias terlalu kecil. Padahal pembiayaan kuliah UHO hanya sepertiga dari standar ideal Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Ia membeberkan, uang pangkal bagi calon mahasiswa jalur mandiri tahun ini adalah kebijakan yang sah dan sudah sesuai dengan pasal 8 Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemristekdikti. “Ini adalah kebijakan yang sengaja dibuat untuk memperbaiki postur anggaran. Artinya, postur anggaran UHO kita (selama ini) tidak ideal,” katanya.

Nanti, meningkatnya postur anggaran universitas akan dialokasikan untuk perawatan kampus, layanan akademik, kemahasiswaan, memperbaiki gaji dosen non Pegawai Negeri Sipil dan satuan pengamanan yang nilainya masih dibawah UMR. Adapun penetapan uang pangkal disesuaikan dengan kemampuan calon mahasiswa. Karena UHO menciptakan 5 tingkatan yang memungkinkan masyarakat memilih besaran uang pangkal sesuai kondisi ekonominya, yang terendah adalah Rp 1 juta.

“Lagipula, kami tidak mungkin menghalang-halangi masyarakat mampu yang punya itikad baik memberikan sumbangan untuk peningkatan kualitas layanan akademik kampus,” tambahnya. Pada postur anggaran sebelumnya, bantuan pembangunan infrastruktur dalam 2 tahun terakhir bisa dikatakan tidak ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena rupiah murni APBN, sekitar 78 persen hanya digunakan untuk membayar gaji dosen dan staf kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sementara kontribusi anggaran dari kerjasama dan lainnya hanya sekira 6 persen dari total anggaran. Sementara untuk untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas, UHO tentu wajib membenahi struktur penerimaan baik melalui subsidi APBN, dana hasil kerjasama dan sumbangan pendidikan dari masyarakat. “Ini pun sebagai bukti bahwa kebijakan seleksi ketat semata untuk mendapatkan calon mahasiswa terbaik, bukan sekedar memenuhi kuota,” tambahnya.

Prof Supriadi menegaskan, UHO tetap menjaga komitmen perbaikan kualitas calon mahasiswa dengan seleksi super ketat untuk prestasi akademik, dan ini sudah diimplementasikan pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) lalu yang 100 persen pendaftar diterima berdasarkan prestasi. “Kebijakan ini tetap kita dipertahankan pada seleksi mandiri,” tandasnya. (feb)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top