Tunjangan Dewan Disesuaikan PAD, DPRD Kota Kendari Siap Buat Perda – Kendari Pos Online
Jalan Sehat

pariwara
Iklan Jalan Sehat Kenpos Iklan 10 Iklan 23
Metro Kendari

Tunjangan Dewan Disesuaikan PAD, DPRD Kota Kendari Siap Buat Perda

KENDARIPOS.CO.ID — Kenaikan pendapatan anggota DPRD sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017. Hanya saja, Pemkot baru akan membahas besaran kenaikkan usai menerima Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang memuat penjabaran PP tersebut.

Dalam ketentuan yang diatur pada PP tersebut, kenaikkan tunjangan dewan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Dalam hal ini, jika APBD Pemkot tergolong besar, mendapatkan tujuh kali. Jika, APBD kategori sedang, mendapatkan lima kali, dan APBD kategori kecil, mendapatkan tiga kali. Hal tersebut, berbeda dengan ketentuan yang mengatur selama ini, yakni ketentuanya hanya satu kali, dua kali dan tiga kali untuk masing-masing kategori.

Penetapan kategori APBD tersebut merujuk pada nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana PAD Rp 200 sampai Rp 400 miliar, termasuk kategori sedang. Untuk di bawah itu, kategori kecil, dan PAD diatas nilai tersebut tergolong besar. Nah, jika berkaca pada kondisi PAD Pemkot sebelumnya, APBD Kota Kendari termasuk kategori sedang, dimana nilai PAD-nya sekira Rp 200 miliar.

Hanya saja, hal tersebut tidak akan berlaku secara otomatis. Pemkot masih akan mengukur sejauh mana realisasi PAD tahun 2017. “Kan ada kemungkinan naik, dan kemungkinan juga bisa menurun. Bisa jadi, PAD kita dibawah Rp 200 miliar, yang berarti APBD kita tergolong kecil,” ujar Susanti, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, Selasa (11/7).

Dijelaskannya, Pemkot saat ini sudah menghitung penambahan alokasi anggaran untuk gaji dewan. Sesuai kalkulasi, jika APBD Pemkot tergolong kecil, maka kenaikkan anggaran untuk gaji dewan secara keseluruhan bisa mencapai enam miliar lebih. “Itu kalau kita kali tiga. Angkanya dari semula Rp 28 miliar per tahun, naik menjadi Rp 34 miliar untuk gaji dewan. Belum lagi kalau APBD kita kategori sedang. Bisa bertambah banyak lagi yang harus dialokasikan,” katanya.

Susanti menjelaskan kenaikan tunjangan para legislator yang sudah diatur dalam PP, Pemkot tetap menyambut baik. Dalam artian, dengan tunjangan yang bertambah, kemungkinan kinerja dewan juga meningkat. “Pemkot tentu siap mengalokasikan kenaikkan tunjangan itu. Biar bagaimana pun itu hak dewan yang sudah ditentukan. Semoga dengan itu, kinerjanya semakin meningkat lagi,” tukasnya.

Susanti mengungkapkan DPRD diharapkannya semakin termotivasi untuk menggali potensi-potensi PAD yang ada di metro ini. Misalnya melalui pembuatan peraturan daerah (Perda) pajak ataupun retribusi. “Jadi dewan juga semakin terbantu kinerjanya, terutama dalam memaksimalkan sektor PAD melalui pembuatan Perda,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Kendari, Samsudin Rahim mengungkapkan, kenaikkan tunjangan dewan terjadi pada beberapa item. Diantaranya tunjangan komunikasi dan tunjangan reses. Hanya saja, sebagai petunjuk teknisnya, dewan hingga kini masih membahas Perda yang akan mengatur hal itu. “Kita akan buat Perda turunan dari PP dan juga Permendagri. Kami juga menjamin, kenaikkan tunjangan akan sebanding dengan peningkatan kinerja,” pungkasnya. (Alfin)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top