MK Masih Pelajari Hasil Pilkada Bombana, Kasra Minta PSU Lagi – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Politik

MK Masih Pelajari Hasil Pilkada Bombana, Kasra Minta PSU Lagi

Suasana sidang di MK. Foto : Ramadan/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Sidang sengketa Pilkada Bombana terkait laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil pemungutan suara ulang (PSU) digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (11/7). Dihadapan hakim MK, semua pihak terkait secara bergantian membacakan laporan pelaksanaan pemungutan suara di tujuh tempat pemungutan suara (TPS).

Pembacaan laporan dimulai oleh KPU Bombana (termohon, red), melalui Pengacaranya Afiruddin Matara. Dalam laporan hasil PSU di tujuh TPS, ia menjelaskan secara detail tentang prosesnya. Mulai dari pemungutan suara hingga perhitungan suara di masing-masing TPS.

Ia bersikukuh bila apa yang dilakukan KPU sudah sesuai prosedur, sekalipun satu TPS tertunda menggelar PSU. “Bahkan prosesnya dimonitor oleh pihak-pihak terkait, seperti KPU dan Bawaslu RI, termasuk warga setempat. Tidak ada catatan khusus maupun keberatan saksi pangan calon,” katanya dihadapan majelis hakim MK yang dipimpin oleh Aswanto didampingi enam anggotanya.

Sementara itu, Komisioner KPU Sultra, Laode Abdul Natsir mengatakan apa yang dilaporkan KPU tidak terpisah dari perintah MK. Yang dilakukan KPU Bombana, kata dia sudah sesuai dengan tahapan. Karena sudah diselenggarakan semuanya. “Kalau ada masalah yang ditemukan, semuanya kami sudah bantah,” jelasnya.

Mengenai soal data pemilih, kata dia sudah dilakukan faktual dan validasi bersama semua pihak, baik itu Panwas, pasangan calon dan KPU. Jadi mengenai data pemilih, kata dia lembaganya menilai apa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Proses pemungutan suara, kata dia saat hari H dilakukan di enam TPS sudah berjalan sesuai dengan harapan. Berjalan aman, tertib dan lancar. Terkecuali, di Desa Lamuare yang PSU tertunda karena Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak mau melaksanakan tugasnya. “Tapi pada tanggal 10 juga sudah berjalan pemungutan suara. Jadi semua sudah kita laksanakan, semua pihak tidak ada yang keberatan dalam form-C1. Tidak ada yang sampaikan keberatan, ditingkat kecamatan pun demikian,” katanya.

Tapi di tingkat kabupaten, kata dia baru disampaikan keberatan saksi. Namun pihaknya sudah menyampaikan bantahan-bantahan soal keberatan tersebut dalam sidang ini. Ia mengatakan silahkan saja melaporkan apa yang dilaksanakan KPU, tapi tentu yang dilakukan sesuai dengan perintah MK dan ketentuan perundang-undangan. “Kita tunggu saja putusan MK. Bukan kewenangan kita menilai apakah pelaksanaan PSU tertunda akan menjadi dasar MK untuk menilai. Pada prinsipnya TPS yang tertunda sudah selesai dilaksanakan. Bagi kami seluruh kewajiban sudah kami laksanakan. Dan, kami serahkan ke MK untuk menilai,” cetusnya.

1 of 4

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top