KPUD Konawe Siap Bekerja Kalau NPHD Sudah Diteken – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Politik

KPUD Konawe Siap Bekerja Kalau NPHD Sudah Diteken

KENDARIPOS.CO.ID — Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, sudah dijadwalkan akan mulai berjalan Juli 2017 ini. Hanya saja, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konawe belum bisa bekerja lantaran belum adanya kepastian anggaran, seiring belum ditekennya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari pemerintah setempat.

Ketua KPU Konawe, Sarmadan mengungkapkan, bahwa KPU RI juga telah meluncurkan rilis jadwal tahapan persiapan Pilkada serentak Juli 2018, Juni lalu, baik Pilgub maupun Pilbup, dan seluruh penyelenggara disarankan untuk segera melakukan koordinasi kepada Pemkab setempat, terutama persoalan NPHD. “Sejak mandat itu diturunkan kami langsung konsolidasi di internal KPU, serta koordinasi di Pemkab setempat,” ujarnya.

Lanjut dia, segala persiapan sudah dilakukan, termasuk sudah beberapa kali gelar rapar koordinasi, namun belum ada jadwal pasti kapan NPHD diteken. “Penandatanganan NPHD ini sudah dijadwalkan pada Senin, (3/7) dan Jumat (7/7) lalu. Namun diundur, jadi sekarang kita masih menunggu kepastian yang dijadwalkan oleh pemberi hibah tersebut. Ya, kalau NPHD belum diteken, kita belum bisa mulai. Itu syaratnya sebelum dilaksanakannya tahapan teknis, karena dokumen ini yang mengatur tentang sistem penganggaran Pilkada,” terangnya.

Terkait anggaran yang diusulkan, katanya masih belum ada perubahan, yakni Rp 15 miliar. Ia berharap, supaya penandatangan NPHD ini secepatnya terealisasi, karena ada banyak kegiatan yang akan menemui kendala, bila NPHD ini terkambat diteken. “Misalnya membuat prodak hukum yang berkaitan dengan tahapan Pilkada. Padahal, semua PKPU harus segera diterjemahkan sebagai petunjuk teknis yang akan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder dan partai. Intinya, KPU belum bisa bekerja sebelum ada penandatangan NPHD,”tandasnya.

Sementara itu, anggaran pengawasan Pilgub ternyata belum bisa dipastikan. Hingga kemarin, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Sultra dan Bawaslu Sultra belum diteken. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sultra (BPKAD Sultra), H Isma mengatakan anggaran usulan dari Bawaslu Sultra sebanyak 100 miliar lebih. Dari jumlah total usulan tersebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sultra akan melakukan pembahasan kembali di tim anggaran.

NPHD anggaran penyelenggara KPU untuk Pilgub Sultra pun sudah dilakukan Juni lalu. Kendati demikian, kata Isma, sejatinya pembahasannya bersamaan. Hanya saja, ada usulan kembali atau susulan Bawaslu terkait adanya penambahan usulan. “Jadi, kita harus sesuaikan lagi usulan dia (Bawaslu) sehingga kita akan bahas kembali lagi,” katanya saat ditemui di kantor DPRD Sultra seusai dalam suatu acara rapat, Senin (10/7).

Kata dia, anggaran pengawasan Pilgub Sultra akan diusahakan tuntas Juli 2017 ini. “Waktu terakhir untuk NPHD hanya Juli, bahkan itu ketetapan dari negara. Juli harus NPHD semua (termasuk untuk anggaran Pengawasan Pilgub),” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan sejatinya memang minggu kemarin rencana pembahasannya (anggaran Pilgub bersama tim TAPD). Namun, karena suatu hal jadi tertunda sehingga akan dilakukan lagi akan dilakukan pembahasan. Tapi, ia berharap diakhir Juli sudah harus NPHD. “Insya Allah dalam waktu dekat sudah NPHD, ya diakhir Juli ini sudah selesai,” jelasnya saat dihubungi via seluler, kemarin. (wan/hel)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top