KPP Pratama Kendari Jamin Data Nasabah Bank Aman – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Ekonomi & Bisnis

KPP Pratama Kendari Jamin Data Nasabah Bank Aman

Waode Sitti Febriani/Kendari Pos
Suasana layanan pelaporan SPT di KPP Pratama Kendari, beberapa waktu lalu.

kendaripos.fajar.co.id — Sejak Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 resmi berlaku, informasi seputar nasabah bank mulai dari profil, nomor rekening, hingga saldo bahkan penghasilan mulai terbuka untuk kepentingan perpajakan. Jelas ini menjadi ancaman bagi wajib pajak nakal. Namun jangan salah, pembukaan data nasabah tidak dilakukan sembarangan karena ada prosedur ketat yang harus dilewati.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari, Joko Rahutomo menerangkan, hanya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang boleh mengajukan nama nasabah yang bakal dibuka informasi rekeningnya karena KPP tidak memiliki kewenangan untuk itu.
“Mengapa seperti itu, ya karena memang harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Pembukaan rahasia bank bukan sesuatu yang digampangkan. Jadi, ada tahapan yang harus dilalui,” ungkapnya.

Untuk level KPP, kata Joko, hanya dapat melakukan 2 aksi yaitu pemeriksaan dan penagihan pajak. “Jadi, kita hanya melihat orang ini kaya tapi kita tidak bisa tiba-tiba membuka informasi rekeningnya karena itu adalah kewenangan kantor pajak pusat,” katanya. Jika ingin memperoleh informasi rekening wajib pajak, sambungnya, KPP harus melayangkan surat ke pusat untuk meminta data. Termasuk untuk bukti permulaan dalam tindak pidana perpajakan yang hanya boleh dilakukan oleh kantor pajak pusat dan kantor wilayah. “Sekali lagi membuka rekening ini tidak serta merta. Mungkin masyarakat berpikir KPP sekali-sekali bisa iseng melihat data rekekning wajib pajak. Dalam kenyataannya ya tidak boleh,” katanya.

Saat ini, pihaknya tengah menunggu penetapannya dalam bentuk UU dan diperkirakan tahun 2018 akan terbit. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis keterbukaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah diberlakukan.

Sedangkan tahapannya, lanjut Joko, sudah harus dimulai dalam bulan Juli ini. Makanya, wajib pajak dikategorikan dalam kelas nasabah baru dan nasabah lama. Nasabah baru adalah mereka yang terdaftar per tanggal 1 Juli, sedangkan nasabah lama adalah yang terdaftar di bank sebelum 1 Juli. Makanya perlakuannya juga beda. Terdahap keduanya perlakuan akan berbeda, karena untuk nasabah baru berapa pun transaksinya nanti akan diakumulasi sedangkan yang lama akumulasinya adalah Rp 1 miliar ke atas dan itu otomatis dijaring oleh bank (by system). Sedangkan yang di bawah Rp 1 miliar, DJP bisa meminta secara manual.

Ia menyarankan agar wajib pajak tidak perlu takut jika pernah memasukkan data harta kekayaan saat tax amnesty karena dijamin kerahasiaannya. Yang tidak aman adalah mereka yang menyimpan harta kekayaan tanpa melaporkan dalam SPT PPh dan ia sarankan untuk segera merevisi laporan harta kekayaan.

“Untuk wajib pajak yang punya kekayaan di atas Rp 1 miliar tentu Perppu ini akan sangat berdampak, sedang bagi mereka yang tidak punya kekayaan sampai senilai itu ya tidak berpengaruh. Kami pun hanya akan menindaklanjuti data berdasarkan skala prioritas,” tutupnya. (feb/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top