Dugaan Korupsi Bantuan Budidaya Rumput Laut di Bombana, Kejari Tunggu Audit BPKP – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Hukum & Kriminal

Dugaan Korupsi Bantuan Budidaya Rumput Laut di Bombana, Kejari Tunggu Audit BPKP

KENDARIPOS.CO.OD — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana getol menuntaskan perkara dugaan korupsi budidaya rumput laut di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana. Untuk kelengkapan berkas penyidikan, jaksa membutuhkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra. Kemarin, jaksa menyambangi BPKP Sultra untuk mengetahui perkembangan audit.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Bombana mengatakan dirinya telah meminta hasil audit BPKP terhadap dugaan korupsi tahun 2013-2014 atas bantuan senilai Rp 1,5 miliar. Namun Kejari belum bisa memberitahukan hasil audit karena baru akan diambil ke BPKP. “Hari ini (kemarin red) saya ke BPKP untuk mengonfirmasi hasil audit BPKP. Mudah-mudahan sudah selesai. Kami belum bisa menyebutkan berapa kerugian negara karena auditnya baru akan kami lihat,” ujar Bustanil N. Arifin, Kamis (6/7).

Kasipidsus menjelaskan bila hasil audit telah tuntas, maka Kejari Bombana segera merampungkan berkas. Setelah itu akan melimpahkan perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau tahap satu. Karena sebelumnya jaksa akan melimpahkan berkas namun urung dilakukan karena menunggu hasil audit BPKP. “Mudah-mudahan sudah selesai, agar minggu ini kami upayakan berkasnya segera dilimpahkan sebagai tahapan proses hukum selanjutnya,” ungkap Bustanil.

Dia menambahkan, meski telah menahan tiga tersangka pada Selasa (25/4) lalu namun pihaknya masih akan terus mengusut perkara itu dan mencari keterlibatan pihak lain. Tiga tersangka yang ditahan yakni AB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), MR selaku pejabat penandatangan SPM, dan SR sebagai pelaksana dalam penyaluran bantuan. “Untuk sementara masih tiga, tapi akan terus kami selidiki bila terbukti ada fakta baru dalam kasus tersebut,” tutupnya.

Untuk diketahui, dana bantuan yang dikelola oleh BPBD Bombana tahun anggaran 2013-2014 itu, seharusnya disalurkan kepada 14 kelompok tani penerima bantuan. Dimana dalam bantuan tersebut terdapat pengadaan peralatan, dan beberapa pekerjaan lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, diduga pengadaan peralatan terjadi mark up. (kmr/c)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top