Sebelum Dijebloskan ke Rutan KPK, Nur Alam Jelaskan Ini ke Penyidik – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Sebelum Dijebloskan ke Rutan KPK, Nur Alam Jelaskan Ini ke Penyidik

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengenakan rompi oranye saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07/2017). KPK resmi  melakukan penahanan terhadap Nur Alam untuk  20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I  Guntur, Jakarta.–FOTO: IMAM HUSEIN/JAWA POS

kendaripos.fajar.co.id — Nur Alam ditahan di Rutan Guntur, Jakarta Selatan, Rabu (5/7) malam. Ia ditahan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK sekitar sembilan jam terkait dugaan penyalahgunaan wewenang penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahun 2008-2014 di Kabupaten Buton dan Bombana. Nur Alam tiba digedung KPK sekira pukul 13.00 WIB didampingi Pengacaranya, Ahmad Rifai untuk menjalani pemeriksaan ke dua sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang penerbitan IUP di dua kabupaten di Sultra.

Sekira pukul 20.30 WIB tadi malam, Nur Alam selesai menjalani pemeriksaan. Ia keluar dari gedung KPK sudah menggunakan rompi tahanan. Saat dimintai komentar oleh wartawan ia hanya terdiam dan terus berjalan menuju mobil tahanan. Suami Tina Nur Alam itu langsung diboyong ke Rutan Guntur.

Sejumlah warga Sultra yang mengidolakan Nur Alam, menangis. Mereka tak percaya bila Nur Alam langsung ditahan usai diperiksa. Isak tangis pendukung Nur Alam pecah dipelataran gedung KPK saat melihat gubernurnya mengenakan rompi orange. “Ya Allah, itu bapak sudah keluar. Astaga bapak,” kata seorang pendukung Nur Alam sambil menangis.

Kuasa Hukum Nur Alam, Ahmad Rifai mengatakan, sebelum ditahan KPK lebih dari 20 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada kliennya. Kata dia, semua pertanyaannya seputar persoalan investasi di Sultra. Dalam materi pertanyaan,  penyidik mempertanyakan apakah Nur Alam mengambil keuntungan dan sebagainya.

Ia mengatakan kliennya menjelaskan secara detail dan rinci mengenai persoalan yang ditanyakan oleh penyidik. Sebab selama ini gubernur tidak pernah mengklarifikasi hal-hal tersebut. “Jadi bisa diklarifikasi, misalnya apakah dalam investasi tersebut melanggar aturan atau tidak. Kemudian apakah ada keuntungan pribadi atau tidak,” alas Ahmad Rifai kepada wartawan

Katanya, gubernur juga menjelaskan bila dalam proses perizinan, tidak ada keuntungan pribadi yang didapatkan gubernur. Lalu bila tidak ada keuntungan, kenapa kemudian gubernur ditahan? Ia mengatakan penahanan ini merupakan kewenangan KPK secara subjektif, apalagi di dalam KUHAP itu, KPK mempunyai kewenangan untuk menangkap seseorang, apalagi yang sudah ditetapkan tersangka.

Namun satu hal,  ada dugaan mengenai kerugian negara tapi tidak ada pihak siapapun yang dirugikan. Harusnya hal itu menjadi bahan pertimbangan. “Sekali lagi, penahanan ini merupakan bentuk subjektifitas dari penyidik KPK. Tapi tentu kita tidak bisa mengatakan itu sesuai atau tidak. Yang jelas kewenangan subjektif ini telah dipakai  dalam melakukan penahanan,” cetusnya

Ditanya soal dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kemungkiman menyeret kliennya, ia enggan mengomentari soal itu. Alasannya,  ia tidak tahu apakah sangkaan terhadap gubernur menyangkut TPPU atau tidak. Yang jelas, kata Ahmad Rifai dalam proses pemeriksaanya tidak ada masalah TPPU. Kalau TPPU itu adalah orang yang menyimpan dan sebagainya, namun dalam hal ini, itu semua tidak ada.

“Beliau tidak mengambil keuntungan dari proses itu juga. Mereka investasi, kalau mereka investasi serius mana buktinya. Nah,  mereka membuktikan bahwa mereka serius, tetapi setelah sekian lama, mereka tidak bisa menunjukan keseriusannya, uang itu dibalikin.
Jadi  beliau tidak menggunakan uang itu. Apalgi dengan TPPU, ” katanya

Soal estimasi KPK ada kerugian negara,  ia mengatakan belum memahami hal tersebut. Sebab yang dimaksud kerugian negara adalah keuangan yang bersumber dari keuangan negara, namun dalam perkara ini tidak ada uang  sepeser pun yang bersumber dari keuangan negara.
Dan bahkan gubernur pun tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Dan uangnya ketika itu dikembalikan, dan ini pun sudah klir. Jadi tidak ada sama sekali keuangan negara yang terpakai di situ.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo bereaksi ketika mendengar kabar bila Gubernur Sultra Nur Alam ditahan KPK. Ia mengatakan akan mengkroscek informasi tersebut ke KPK secepatnya. “Besok sore (6/7) kami akan panggil Wagub Sultra ke Jakarta untuk diberikan SK Plt gubernur,” katanya. Itu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepeimpinan Pemprov Sultra karena Nur Alam berhalangan melaksanakan tugas memimpin jalananya roda pemerintahan. (ely)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top