Dana Parpol Direncanakan Naik 10 Kali Lipat, Ini Tanggapan Ketua Parpol di Sultra – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Politik

Dana Parpol Direncanakan Naik 10 Kali Lipat, Ini Tanggapan Ketua Parpol di Sultra

kendaripos.fajar.co.id — Partai-partai politik di daerah kini menunggu perkembangan terbaru soal revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik. Kemendagri memang tengah merencanakan menaikan dana parpol 10 kali lipat. Di pusat, wacananya adalah dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 persuara. Kabar ini disambut positif para pimpinan Parpol di Sultra yang meminta agar Pemprov juga bisa menyesuaikan.

Untuk diketahui, bantuan dana Parpol di Sultra dihargai Rp 933 per suara di DPRD. Partai Amanat Nasional (PAN) jadi partai penerima bantuan terbanyak karena menjadi pemenang Pemilu dengan mengumpulkan 221.449 suara, yang bila dikonversi ke rupiah menjadi Rp 206.611.917 juta setiap tahun. Sedangkan yang tersedikit adalah Partai Kebangkitan Bangsa yakni hanya Rp 52.241.469 Juta, karena hanya punya 55.993 suara saat Pemilu 2014 lalu.

“Kalau mau jujur, bantuan dana parpol yang ada saat ini memang tidaklah memadai dibanding tuntutan ideal terhadap Parpol. Sudah seharusnya naik,” harap Muh Endang SA, Ketua Partai Demokrat Sultra saat dihubungi semalam. Makanya, ia menyambut positif jika ada wacana menaikan bantuan dana Parpol dan berharap Pemprov Sultra bisa memasukan masalah ini di APBD Perubahan 2017 atau minimal dalam APBD 2018 nanti.

Meski tidak mematok angka ideal, menurut Endang, harga Rp 933 persuara masih kurang. Apalagi, tuntutan publik terhadap Parpol cukup besar. Mulai dari rekrutmen calon pemimpin, mengartikulasi aspirasi rakyat di lembaga-lembaga politik hingga mengkader anggota menjadi tokoh-tokoh politik. Tuntutan itu terlalu besar, bila pembiayaan Parpol terbatas. “Tapi kenaikannya tentu harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dan setidaknya sudah harus naik tahun depan,” tandasnya.

Sementara itu, petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sultra, Muh Poli juga menuturkan hal senada. Ia setuju jika dana parpol naik tapi dibarengi dengan bentuk pertanggungjawaban yang tegas. “Memang ada pelaporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, dalam perjalannya yang dibutuhkan tidak hanya pertanggungjawaban seperti itu. Audit secara financial memang perlu namun audit kinerja saya rasa itu juga menjadi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas bantuan tersebut,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKS di DPRD Sultra itu mengatakan, penambahan dana Parpol tersebut perlu untuk peningkatan kapasitas dari kader-kader yang dihasilkan oleh Parpol. “Itu nanti bisa kita buktikan di Pimilu 2019 atau Pilkada 2018 nantinya. Kita harapkan setiap Parpol dapat mendorong kader terbaik untuk menjadi calon Presiden atau pun calon Kepala Daerah,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa jika dipartainya PKS selama ini, peruntukan dana bantuan tersebut jelas penyalurannya. “Kita kaderisasinya juga jalan, fungsi untuk memberikan pendidikan politik juga jalan. Namun, saya lihat partai seperti, Gerindra, PDI-P, Golkar dalam pengkaderan juga jalan,” ungkapnya.

Pengamat politik Sultra Najib Husain memberikan apresiasi terhadap wacana menaikan bantuan dana Parpol. Menurutnya, bantuan dinilai penting untuk membangun Parpol agar dapat menciptakan kader-kader terbaik pemimpin bangsa. “Parpol sebagai salah satu instrumen yang perlu kita berdayakan di Indonesia. Karena diberdayakan perlu ada perhatian besar pemerintah. Dengan dana bantuan tersebut diharapkan Parpol dapat memberikan pendidikan politik kepada kader dan juga masyarakat. Serta Parpol juga diharapkan dapat menciptakan kader-kader terbaik sebagai calon pemimpin bangsa atau pun daerah,” katanya saat dihubungi via selulernya, kemarin (5/7).

Namun, Najib juga mengungkapkan kekhawatirannya akan penambahan dana tersebut. Ia cemas nantinya tidak akan sesuai dengan esensi awalnya yang diharapkan pemerintah ataupun masyarakat. Untuk itu, dalam wacana penambahan dana Parpol tersebut juga harus dibarengi dengan aturan yang mengikat, yakni terkait dengan bentuk pertanggungjawaban dari Parpol yang mendapatkan dana bantuan tersebut.

Najib juga mengharapkan para anggota Parpol juga dapat memahami esensi dari penambahan dana bantuan Parpol. “Tidak hanya menciptakan kader ataupun memberikan pendidikan politik. Namun dengan adanya penambahan tersebut, diharapkan Parpol dapat menjadi mandiri. Sehingga tidak ada lagi istilah saat menjelang Pilkada ataupun Pilres itu jual beli kursi atau pun mahar politik,” tegasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Politik, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Provinsi Sultra, Farudin mengungkapkan, besaran kenaikan bantuan Parpol belum bisa ditentukan. Pasalnya, wacana tersebut masih dalam tahap proses di Kemendagri. “Ia, dipusat yang disetujui itu adalah Rp 1.000 dari sebelumnya Rp 108 perkursi. Sedangkan di daerah tidak bisa kita tentukan seperti itu. Pasalnya, saat ini saja dana bantuan untuk Parpol di Sultra persuaranya adalah Rp 933. Kenaikan bantuan tersebut itu nantinya tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, penilaian besaran dana bantuan Parpol itu dinilai dari perolehan kursi. Untuk Sultra sendiri, kata Faruddin di Provinsi itu dinilai Rp 15 juta perkursi. Namun, karena pemilu 2004 banyak protes dari partai politik itu sendiri jadi dirobah penilaian besarannya menjadi persuara. “Itulah yang menjadi regulasi yang belum dirubah selama ini untuk Provinsi. Jadi adapun kenaikan nantinya akan tetap dikembalikan di DPRD untuk dibahas besarannya bersama pemerintah dan nanti Kemendagri yang memutuskan. Semua itu pasti mengacu pada kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Menurutnya, penambahan dana bantuan Parpol itu dinilai sudah sangat wajar. Pasalnya dengan bantuan dana Parpol yang begitu kecil akan sulit bagi Parpol untuk menjalankan tugasnya memberikan pendidikan politik. “Kalau berharap dari iuran atau sumber pendapatan tidak tetap itu akan semakin sulit. Dengan penambahan ini diharapkan peran dan fungsi partai dapat berjalan maksimal,” tuturnya.

Soal pengawasannya, dana bantuan Parpol itu kata Farudin setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK. “Bentuk pencairannya pun dilakukan setiap tahunnya. Jadi kalau tidak disertakan bukti audit dari BPK tidak akan kita cairkan,” ujarnya.

Dengan bantuan tersebut, diharapkan parpol dapat melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Kemudian bantuan tersebut dapat membantu biaya operasional sekretariat partai. “Selain itu dana bantuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat. Kemudian meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, serta membangun karakter bangsa dalam memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa,” pungkasnya. (yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top