Uraikan Dalil Tuntutan Irman-Sugiharto, Jaksa Sebut Setnov Terlibat Korupsi E-KTP – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Nasional

Uraikan Dalil Tuntutan Irman-Sugiharto, Jaksa Sebut Setnov Terlibat Korupsi E-KTP

kendaripos.fajar.co.id — Upaya jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan aliran uang haram dalam kasus dugaan korupsi elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) semakin terang. Semua unsur korupsi yang ditengarai dilakukan berjamaah itu dituangkan lewat dalil surat tuntutan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, Kamis (22/6).

Selain meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonsi Irman dan Sugiharto dengan hukuman penjara 7 tahun dan 5 tahun penjara, jaksa juga mendalilkan beberapa poin penting terkait megarasuah yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun itu. Salah satunya, unsur pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP tentang penyertaan dalam perbuatan pidana.

Berdasar fakta persidangan, jaksa mendalilkan Irman (mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Sugiharto (mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri) bersama dengan Isnu Edhi Wijaya, Diah Anggraeni, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Drajat Wisnu Setiawan serta Setya Novanto, melakukan perbuatan pidana sesuai unsur pasal 55 tersebut.

Dalil tersebut diuraikan secara runtut. Dimulai saat Irman membuat kesepakatan dengan Burhanudin Napitupulu (mantan Ketua Komisi II DPR) terkait dengan bagi-bagi uang ke Komisi II DPR. Menurut jaksa, argumentasi itu dibuktikan dengan keterangan saksi yang membenarkan adanya sejumlah aliran uang ke Komisi II DPR yang berasal dari Andi Narogong.

Selain itu, penuntut umum juga meyakini Ketua DPR Setya Novanto sebagai kunci keberhasilan pembahasan anggaran e-KTP yang dibahas di Komisi II pada 2010 lalu. Hal itu diperkuat dengan adanya pertemuan Irman, Sugiharto, Diah, Andi Narogong dan Setnov di Hotel Gran Melia Jakarta pada Februari 2010 lalu. ”Terdakwa meminta dukungan Setya Novanto (saat bertemu),” ujar jaksa KPK Irene Putri.

Berdasar salah satu poin fakta hukum itu saja, kata Irene, menunjukan telah terjadi pertemuan kepentingan (meeting of interest) antara terdakwa, Andi Narogong selaku pengusaha dan Setnov sebagai representasi DPR. Setnov kala itu menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Golkar. ”Pertemuan tersebut merupakan perbuatan permulaan untuk mewujudkan delik,” ujar perempuan berkacamata itu.

Apalagi, pertemuan itu dilakukan secara sadar oleh para pihak yang terlibat. Bahkan, khusus Setnov, pertemuan itu dilakukan di luar jam kerja. Yakni pukul 06.00 pagi. ”Serta adanya upaya yang dilakukan Setnov untuk menghilangkan fakta, yakni memerintahkan Diah Anggraeni agar menyampaikan pesan ke Irman jika ditanya penyidik KPK agar menjawab tidak kenal dengan Setnov,” imbuhnya.

Dari uraian tersebut, jaksa menilai terjadi kerjasama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setnov, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu, Isnu dan Andi Narogong. Pemufakatan jahat itu memenuhi kesatuan kehendak perbuatan fisik yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik.

Selain menguraikan unsur pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, jaksa KPK meminta majelis hakim untuk memvonis Irman dengan hukuman penjara 7 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Irman juga dituntut membayar uang pengganti USD 273 ribu, Rp 2,248 miliar dan SGD 6.000.

Sementara Sugiharto dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Untuk pidana tambahan, Sugiharto dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta. ”Ini bukan masalah kecewa nggak kecewa, karena kami ada kesempatan yang akan disampaikan 10 Juli mendatang,” ujar Irman setelah mendengar tuntutan jaksa. (tyo)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top