Pemda Nakal, Kemenkeu Ancam Potong Dana Transfer Daerah – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

Pemda Nakal, Kemenkeu Ancam Potong Dana Transfer Daerah

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo

kendaripos.fajar.co.id — Pemerintah pusat tak lagi bersikap lunak pada pemerintah daerah (pemda) bandel yang hobi menunggak iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kini, begitu ketahuan menunggak maka langsung ditutup melalui jatah dana transfer daerahnya. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo usai rapat soal penanganan defisit keuangan Dana Jaminan Kesehatan program JKN-KIS di Jakarta, Rabu (21/6). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Mardiasmo menuturkan, langkah ini diambil untuk mendisiplinkan pemda-pemda nakal. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemda untuk membayar tagihan pegawai maupun warga miskinnya. Sebagai informasi, per 31 Maret 2017, BPJS kesehatan mencatat besar tunggakan pemda pada iuran wajib 2016-2017 mencapai Rp 509 miliar. Belum lagi utang kontijensi saat operasional PT Askes sebesar Rp 847 miliar.

”Kalau ada tagihan dari pemda ke BPJS Kesehatan, nanti kita potong. Kita pisahkan mana yang tagihan lama dan baru,” ujarnya. Diakuinya, tidak semua pemda memiliki kondisi keuangan yang baik. Ada beberapa pemda yang memiliki penghasilan rendah. Karenanya, ada dana transfer daerah yang diberikan pemerintah pusat untuk membantu mereka.

Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban pemda untuk mengalokasikan 10 persen dana APBD nya di bidang kesehatan. Yang sayangnya, hingga kini masih banyak pemda yang belum mematuhinya. Padahal, alokasi ini bisa sangat membantu operasional BPJS kesehatan dalam memberikan pelayanan. “Kalau kurang bed bisa ditambah. Ada rumah sakit rusak bisa segera diperbaiki,” ungkapnya.

Dengan adanya gotong royong dari pemda ini, Kementerian Keuangan akan mengubah pola bantuan untuk BPJS Kesehatan. Bila sebelumnya, bantuan untuk penanganan defisit diberikan dalam bentuk PMN, maka diganti melalui based performance. Artinya, bantuan dikucurkan berdasarkan performance BPJS kesehatan.

“Pencairan sesuai dengan kinerja. BPJS kesehatan akan melaporkan kondisi keuangannya per bulan. Nanti kita lihat, apakah target sudah tercapai atau belum? Bagaimana kolektabilitas, jumlah perserta yang bergabung dan lainnya,” jelasnya. Kebijakan ini, kata dia, akan mulai dibicarakan dengan DPR dan Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo. Dengan begitu, kinerja pemda bisa langsung terawasi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, tahun ini besaran defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 3,6 Triliun. Defisit masih terjadi lantaran besaran iuran yang masih belum aktual sesuai dengan perhitungan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebelumnya. Kendati begitu, pemerintah sendiri memastikan belum berniat melakukan penyesuaian dalam waktu dekat. Oleh karenanya, pemerintah tengah mencari cara agar beban ini teratasi.

Fachmi menuturkan, ada beberapa opsi yang muncul. Namun mengerucut pada optimalisasi peran pemda. “opsi awal pakai sipla (sisa lebih pembiayaan anggaran). Namun setelah dikaji, opsi ini tidak memungkinkan karena sipla tiap daerah berbeda,” tuturnya. Cara lain yang masih dibahas yakni menggunakan penerimaan dari pajak rokok. Dia mengatakan, ada potensi 14 triliun yang bisa digunakan. “50 persen dari potensi pajak rokok tersebut sudah cukup menutup defisit. Kita lihat apakah masih ada celah hukumnya”ungkapnya.(mia)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top