Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Butur, Penyidik Sulit Tetapkan Tersangka – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Hukum & Kriminal

Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Butur, Penyidik Sulit Tetapkan Tersangka

kendaripos.fajar.co.id — Penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra tak kunjung menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Buton Utara (Butur). Padahal, kasus ini mulai dilidik  sejak November 2014. Bahkan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra telah menemukan kerugian negara sekira Rp 114 juta.

Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra berdalih masih kesulitan menemukan bukti yang untuk menentukan siapa saja yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. “Masih mencari petunjuk untuk penetapan tersangka yang dinilai bertanggung jawab dalam kasus ini,” ujar Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Polda Sultra Kompol Dolfi Kumaseh melalui Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra, AKBP Honesto R Dasinglolo.

AKBP Honesto mengakui kesulitan mendapatkan bukti keterlibatan oknum-oknum yang diduga terlibat. Selain itu, kerugian negara telah dikembalikan. Sebelumnya, penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra sempat berkoordinasi dan bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Hasilnya, KPK memerintahkan agar kasus dengan terlapor mantan Bupati Butur, Ridwan Zakaria diteruskan ke tahap penuntutan.

Kerugian negara lebih dari Rp 114  juta tersebut diperoleh dari hasil audit empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).  Yaitu, Sekretariat DPRD Butur sekira Rp 93,9 juta, Dinas Kesehatan Butur sekira Rp 12,4 juta, Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) Butur sekira Rp 4,7 juta serta Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan Butur sebesar Rp 3,1 juta. Kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Ridwan Zakaria sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Penyidik menemukan beberapa kejanggalan yakni adanya laporan perjalanan dinas dalam daerah dari Buranga ke Ereka. Padahal, laporan perjalanan dinas tersebut tidak harus terjadi, karena walaupun ibu kota berada di Buranga, namun para eksekutif berkantor di Ereke. Selain telah memeriksa mantan Bupati Butur, penyidik juga sudah memeriksa seluruh bendahara SKPD, kepala bagian hukum, dan sekretaris kabupaten (Sekab) Butur. (ade/c)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top