Parah ! 34 Bandar Narkoba Berbisnis dari Lapas – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Nasional

Parah ! 34 Bandar Narkoba Berbisnis dari Lapas

Ilustrasi

kendaripos.fajar.co.id — Bandar kakap Haryanto Chandra yang mendapatkan fasilitas mewah di lapas Cipinang menunjukkan perlunya perbaikan pengelolaan lapas. Badan Narkotika Nasional (BNN) berupaya membantu dengan telah menyetorkan setidaknya 34 nama bandar yang masih mencengkram bisnis haramnya dari sel. Namun, anehnya Kementerian Hukum dan HAM justru mengaku belum menerima daftar nama 34 bandar tersebut.

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari menjelaskan, dari 39 bandar narkotika yang ditelisik mengendalikan peredaran dari lembaga pemasyarakatan (Lapas), hingga saat ini setidaknya BNN sudah memiliki bukti yang kuat untuk 34 bandar diantaranya. ”Bukti sudah kepegang ya, enam bandar sisanya masih diselidiki,” jelasnya.

34 bandar tersebut menyebar ke sejumlah lapas di kota-kota besar, seperti DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur. BNN belum bisa mengungkapkan nama bandar dan lapas secara detil karena dikhawatirkan membuat mereka berupaya mengirim hartanya keluar negeri. ”Identitas mereka bukan konsumsi publik, kalau sudah semua baru diungkap ya,” terangnya.

Yang paling penting, sebenarnya 34 nama bandar narkotika itu telah disetorkan identitasnya ke Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan, beberapa kali daftar tersebut disetorkan. ”Namun, entah mengapa berhenti begitu saja,” jelasnya.

Sebenarnya, yang paling mencolok adalah Haryanto Chandra. Beberapa tahun lalu, Haryanto Chandra ini bersama Freddy Budiman terungkap membuat pabrik narkotika di Lapas Cipinang. Saat pengungkapan itu, Menkumham saat itu Amir Syamsuddin bersama-sama melakukan penggerebekan. ”Tapi, entah mengapa kok Haryanto ini tetap tidak dipindah dari Lapas Cipinang,” terangnya.

Menurutnya, perbaikan lapas bukan hanya dengan mencopot jabatan orang yang terlibat. Namun, penting melakukan perbaikan sistem yang lebih menyeluruh. ”Dulu saat pabrik narkotika di Lapas Cipinang, Kalapasnya juga dicopot,” tuturnya.

Sementara Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BNN Brigjen Rokhmad Susanto menerangkan, 34 bandar narkotika yang mengendalikan dari lapas itu saat ini sedang disasar TPPU-nya alias akan dimiskinkan. Maka, sangat tidak elok kalau identitasnya dikeluarkan ke publik. ”Kami targetkan mereka,” jelasnya.

Modusnya, setiap bandar di lapas itu memiliki orang luar yang bekerja mengelola uangnya, khususnya untuk bisa mengedarkan narkotika lagi. Seperti halnya, Akiong yang memiliki keponakan Calvin alias CSN yang berkewarganegaraan Inggris. ”Calvin ini mengelola uang Akiong di luar negeri,” tuturnya.

Kemungkinan Calvin ini menginvestasikan harta hasil narkotikanya di Inggris. Maka, BNN masih berupaya untuk mengejar harta hasil narkotika tersebut. ”Kami yakin masih ada yang lainnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penerapan TPPU ini akan mempercepat pemberantasan narkotika. pasalnya, bandar tidak lagi bisa memiliki modal untuk membeli narkotika dan mengedarkannya. ”Jelas, TPPU membuat bandar mandul,” paparnya.

Sementara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) belum bisa berbuat banyak menyikapi masih maraknya peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Bahkan, rencana melokalisir para narapidana (napi) yang berstatus bandar kakap narkoba juga urung terlaksana hingga sekarang.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sri Puguh Budi Utami menyatakan, rencana melokalisasi para warga binaan narkotika masih terkendala. Salah satunya karena Badan Narkotika Nasional (BNN) belum memberikan nama-nama terduga bandar atau pengedar narkoba yang mengendalikan bisnisnya dari dalam lapas dan rutan. ”Nama-namanya memang belum ada,” kata Sri di Jakarta, kemarin (14/6).

Rencana melokalisir para napi narkotika diyakini menjadi salah satu cara yang efektif untuk menekan bisnis obat terlarang dari dalam lapas. Sebab, petugas lapas akan semakin mudah melakukan pengawasan. ”Dilokalisir di satu tempat dengan peralatan yang canggih,” imbuhnya.

Sejauh ini, Kemenkum HAM hanya sebatas menyikapi persoalan yang bersifat kasuistik. Misalnya, soal sel mewah di Lapas Klas I Cipinang, Jakarta Timur, yang dihuni gembong narkoba Haryanto Chandra (HC). Kemenkum HAM memberhentikan Kepala Lapas Petrus Kunto Wiryanto dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), per Rabu (14/6).

Selain menonjobkan dua pejabat itu, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkum HAM dan tim pemeriksa juga diterjunkan untuk menelusuri indikasi keterlibatan pegawai lapas lain. Itu menyusul adanya dugaan bahwa sel mewah dibangun secara terkoordinir. Mulai dari atasan sampai petugas sipir. ”Inspektorat sedang memeriksa siapa saja pegawai yang terlibat,” ujar Menkum HAM Yasonna Laoly saat dihubungi.

Yasonna berjanji akan memberi sanksi berat kepada pegawai lapas yang terlibat dalam pembangunan sel mewah serta pembiaran masuknya barang-barang elektronik di dalam lapas. ”Akan kami beri sanksi sangat berat dan dimutasi ke daerah terluar,” janjinya.

Pengamat penjara dan kriminolog Leopold Sudaryono mengatakan, adanya sel mewah di dalam lapas merupakan imbas dari 3 hal. Pertama, godaan materi yang ditawarkan oleh para penjahat kelas kakap. Kedua, intimidasi dan teror dari para penjahat bila tawaran tersebut ditolak. Serta yang terakhir adalah kemampuan kontrol yang masih lemah. ”Jaringan narkoba memang melakukan pendekatan alias teror halus ke keluarga (kalapas/pegawai lapas),” ujarnya. (idr/tyo)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top