Divonis 1,4 Tahun Penjara, Ketua KPU Konsel Tak Mau Banding – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Hukum & Kriminal

Divonis 1,4 Tahun Penjara, Ketua KPU Konsel Tak Mau Banding

kendaripos.fajar.co.id — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Djabal Nur di vonis satu tahun empat bulan penjara. Terdakwa kasus korupsi dana hibah KPU Konsel, Djabal Nur pasrah mendengar putusan hakim yang dibacakan hakim ketua, Irmawati Abidin, SH,MH  di Pengadilan Negeri (PN) Kelas II A Kendari, Selasa (13/6). Djabal Nur menerima vonis tersebut dan tidak akan melakukan banding atas putusan hakim.

Hakim ketua, Irmawati Abidin mengatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan dana hibah KPU Konsel untuk pengadaan mobil rental operasional pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Konsel tahun 2015. Pengadaan mobil rental itu tidak prosedural atau menggunakan kontrak yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. “Dari pengadaan mobil rental itu terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 54 juta yang dinilai sebagai kerugian negara,” ujar Irmawati Abidin, SH.

Atas pelanggaran pelanggaran tindak pindana korupsi yang dilakukan terdakwa Djabal Nur yang menguntungkan perseorangan atau korporasi maka divonis satu tahun empat bulan penjara. Terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta, subsider satu bulan penjara. “Untuk terdakwa kami tidak bebankan uang pengganti karena sebelumnya terdakwa sudah mengembalikan uang pengganti, yang diduga kerugian negara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU),” sebut hakim Irmawati Abidin, SH.

Soal putusan hakim yang lebih rendah dari tuntutan JPU selama dua tahun, Irmawati Abidin, SH mengatakan terdakwa dianggap koperatif dan tidak pernah mempersulit persidangan. “Pertimbangan lainnya, terdakwa sudah mengembalikan uang kerugian negara, akibat tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, proses Pilkada yang dilakukan berjalan lancar. Kami memberikan waktu selama tujuh hari kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk melakukan banding setelah putusan dibacakan,” tegas Irmawati Abidin, SH.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Abdul Rahman, SH,MH mengatakan kliennya menerima putusan majelis hakim. Namun secara pribadi, kuasa hukum terdakwa masih tidak menerima karena seharusnya kliennya tidak bersalah dalam kasus tersebut.”Yang seharusnya bertanggung jawab adalah sekretaris dan PPK-nya,” ujarnya. (kmr/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top