Soal Desakan Pemekaran Lima Daerah di Sultra, Begini Penjelasan DPR RI – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Sulawesi Tenggara

Soal Desakan Pemekaran Lima Daerah di Sultra, Begini Penjelasan DPR RI

kendaripos.fajar.co.id — Desakan Kesatuan Pemuda Kepulauan Buton (Kepton) Sultra agar pemerintah mencabut moratorium pemekaran dan usulan pemekaran Kepton masuk dalam prolegnas 2017 ditanggapi anggota Komisi II DPR RI, Amirul Tamim. Menurutnya, pemekaran daerah menjadi domain pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. “Daerah tinggal fokus bagaimana mempersiapkan kesiapan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian, pemerintah provinsi ikut menyiapkan Kepton menjadi layak sesuai dengan ketentuan,” ujar Amirul saat dihubungi, Minggu (11/6).

Tidak hanya pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, namun masyarakat juga harus terlibat dalam persiapan Kepton sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). “Bukan sekedar kita berteriak. Pembicaraan harus jelas terkait kebijakan anggaran. Jangan sampai justru tidak siap dari sisi anggaran. Kemudian kesiapan infrastruktur baik dari pemerintahan, pendidikan dan kesehatan. Semua harus siap. Termasuk dengan kesiapan infrastruktur dalam memberikan pelayanan-pelayanan lain yang masuk wilayah administrasi Kepton,” tambah Amirul Tamim.

Mantan Wali Kota Baubau itu mengungkapkan pemerintah melakukan moratorium tentu ada alasannya. “Sebagai wakil rakyat saya bersama teman Komisi II lainnya tengah melakukan lobi antar fraksi untuk mendesak pemerintah mencabut moratorium pemekaran. Pasalnya, dalam perjalanan pembangunan nasional bahwa kontribusi pemekaran daerah sebagai DOB tidak kecil. Ini juga solusi cerdas sebagai pembangunan dan pemerataan daerah,” tukasnya.

Sebagai anggota DPR RI asal Dapil Sultra, Amirul Tamim mengaku akan memperjuangkan pemekaran lima wilayah di Sultra yang telah masuk di DPR RI. “Lima daerah itu adalah, Provinsi Kepton, Kota Raha, Kabupaten Konawe Timur, Kabupaten Muna Timur dan dan Kabupaten Kabaena Kepulauan. Kelima usulan DOB tersebut kita usahakan dapat teragenda ketika moratorium dibuka,” kata Amirul.

Sebelumnya, Ahmad Saleh, korlap Kesatuan Pemuda Kepulauan Buton menuntut agar pemekaran Kepton dipercepat. Pemekaran Kepton merupakan langkah tepat melakukan pemerataan pembangunan. “Proses pemekaran kini tinggal menunggu pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah. Namun hingga kini tanpa alasan yang jelas kedua PP tersebut tak kunjung disahkan,” ujar Ahmad saat aksi unjuk rasa di DPRD Sultra beberapa waktu lalu. (yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.





Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top