Jaksa Enggan Sebut Nama, Tersangka DAK Muna Masih Misteri – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Jaksa Enggan Sebut Nama, Tersangka DAK Muna Masih Misteri

ilustrasi

kendaripos.fajar.co.id — Berapa orang dan siapa saja yang terjerat dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Muna? Semuanya masih misteri. Dua kali di ekspose di Kejati Sultra, perkara ini hanya mengalami peningkatan status, yakni dari penyelidikan ke penyidikan. Itu berarti, ada pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kelalaian mengelola DAK Muna 2015 yang jumlahnya Rp 310 Miliar.

Kamis (8/6), sekali lagi jaksa di Kejari Muna datang ke Kendari, menemui atasan mereka di Kejati Sultra melaporkan perkembangan penyidikan perkara itu. Sayang, usai ekspose digelar, tak ada informasi istimewa selain kabar statusnya ditingkatkan ke ranah penyidikan. “Sudah jelas terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelelolaan DAK Muna, ada yang harus bertanggungjawab (tersangka),” beber Wakajati Sultra, Masnaeny Jabir, SH, MH saat ditemui usai memimpin ekspose perkara itu.

Ia menegaskan, hasil ekspos yang dugaan korupsi anggaran DAK Kabupaten Muna tahun 2015 itu statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan yang ditingkatkan menjadi penyidikan, dimana setiap kasus yang telah sampai ketahap itu berarti telah ada tindak pidana yang terjadi dalam kasus tersebut. “Tersangkanya, jangan dulu. Kita masih lakukan pendalaman penyidikan,” kata perempuan berjilbab itu.

Pendalaman yang dimaksud adalah untuk mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab dalam deposito DAK Muna dengan tujuan mendapatkan keuntungan. “Kami belum bisa menyebutkan yah (nama tersangka), nanti pasti kami akan sebutkan siapa saja. Untuk kelompok deposito terus diselidiki karena khusus deposito ini harus dicari secara detail, melihat aliran dananya kemana saja. Karena untuk menentukan itu yang sangat sulit, ditambah dana PAD juga bercampur didalamnya jadi untuk memisahkan itu yang agak sulit,” tutur Masnaeny.

Dalam ekspos yang dilakukan Wakajati Sultra juga menjelaskan secara detail 61 Proyek yang dalam penyelidikan sebelumnya terjadi penyelewengan anggaran selain itu adanya juga penyimpangan proyek-proyek tersebut. 61 proyek tersebut terbagi atas tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau intansi, dimana setiap instansi memiliki bagian proyek masing-masing.

Yang pertama adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga yang mendapatkan bagian mengerjakan 56 proyek, yang kedua adalah Dinas PU Pengairan yang medapatkan bagian mengerjakan empat paket proyek .Dan yang terakhir adalah Dinas Lingkungan Hidup (BLH) yang mendapatkan bagian mengerjakan satu buah paket proyek yaitu pembangunan taman. “Untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setiap SKPD itu satu-satu. Untuk Kontraktor biasa satu atau dua biasa juga lebih dari itu,” ujarnya.

1 of 3

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top